Banyuwangi Libatkan Aparatur Desa Untuk Optimalisasi Pajak

20-03-2017 Banyuwangi Libatkan Aparatur Desa Untuk Optimalisasi Pajak

<span 13px;"="">BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi terus melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak. Aparatur desa dan kelurahan pun akan dilibatkan, khususnya pendataan potensi wajib pajak di wilayahnya.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, pajak memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah. Karena selama ini salah satu sumber pendapatan bagi pembangunan daerah berasal dari penerimaan pajak. “Pajak memiliki manfaat, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Anas saat membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, di Kantor Bupati, Senin (20/3).

Dikatakan Anas, optimalisasi ini dilakukan karena pihaknya menilai masih banyak potensi pajak yang bisa digali. Hal itu terlihat dari capaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang meningkat tajam tapi tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2011 jumlah PDRB Banyuwangi baru sebesar Rp. 36,95 triliun meningkat pesat hingga Rp. 60,22 triliun pada 2016. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwangi pada 2016 baru sebesar Rp. 368,2 miliar. Pada tahun 2017 ini target PAD yang dipatok pemkab sebesar Rp 388 miliar.

“Masih ada potential loss dari pajak. Misalnya ada warung yang ramai dikunjungi, namun bayar pajaknya hanya RP 300 ribu. Sementara tempat makan lain yang ramainya sama, setoran pajaknya bisa mencapai puluhan juta per tahun. Makanya, awal tahun ini telah dipasang alat tax monitor di sejumlah tempat. Berkat alat itu, mereka yang dulunya hanya membayar sekitar Rp 2 juta dalam setahun, sekarang dengan nominal yang sama tercatat hanya dalam satu bulan,” terangnya.

Banyuwangi telah memasang alat monitoring pajak di delapan lokasi hiburan, hotel, dan restoran. Dengan mesin tax monitor tersebut setiap transaksi yang terjadi di setiap unit usaha akan tercatat sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan konsumen.

Anas pun lalu menggagas pembentukan tim optimalisasi pajak, yang terdiri dari aparat pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Sebagai langkah awal, akan dibentuk pilot project tim di lima kecamatan dengan potensi pajak besar.

“Tim ini akan mengawal proses intensifikasi pajak yang dilakukan di tiap kecamatan hingga di level desa. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan mendapatkan jaminan jika proses intensifikasi pajak yang dilakukan bukanlah pungutan liar (pugli),” terang Anas.

Anggota tim akan mendata wajib pajak yang membuka usaha di daerahnya. Jadi, lanjut Anas, ke depan desa dan kecamatan tidak hanya terfokus pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja, namun usaha produktif yang potensial juga akan didata. Sehingga target pendapatan pajak desa akan lebih akurat, tidak hanya dinaikkan 10 persen tiap tahunnya.  

“Jadi yang didata nanti berbagai jenis usaha seperti perdagangan restoran dan jenis usaha lainnya. Usaha kecil menengah (UMKM) yang kecil bukan prioritas pendataan wajib pajak, karena kalau yang belum mampu tidak akan dipaksa. Ada waktunya, nanti kalau sudah kuat,” ungkap Anas.

Anas menambahkan data yang didapat di tingkat kecamatan, selanjutnya akan disinkronkan dengan data di tingkat kabupaten. Sehingga data akan terus update dan penggalian pajak dapat dilakukan dengan maksimal. “Pada akhirnya kami ingin optimalisasi pendapatan pajak daerah bisa dimaksimalkan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat,”pungkas Anas. (Humas)

 

 


Copyright © 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Jalan Ahmad Yani 100 Telp. 0333 425001

Website : www.banyuwangikab.go.id