Banyuwangi Tertibkan Reklame Smartphone Tak Berijin

17-02-2017 Banyuwangi Tertibkan Reklame Smartphone Tak Berijin

BANYUWANGI – Pemkab menertibkan reklame yang tidak mengantongi ijin. Sejumlah reklame besar, termasuk reklame handphone yang tidak berijin langsung diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Banyuwangi, Jumat (17/2).

Seperti yang terjadi Jum’at (17/2), reklame smartphone merek “Oppo” baik yang berbentuk billboard atau baliho di jalan protokol ditertibkan. Petugas tampak melakukan pencopotan dan penutupan reklame smartphone tersebut, baik yang menempel di dinding maupun di billboard.

“Hari ini, kita menertibkan papan reklame dan baliho. Termasuk reklame “Oppo” yang ada di sekitar Masjid Agung Baiturohman. Reklame OPPO ini tidak berijin, “ujar Kepala Satpol PP Edi Supriyono, saat menggulung baliho reklame di Jalan PB Soedirman, samping Masjid Agung Baiturrohman.

Edi menjelaskan, tindakan ini diambil setelah pihaknya mengirimkan teguran sebanyak tiga kali sejak 2016 lalu. Dari teguran pertama hingga ketiga, mereka tidak ada respon untuk berupaya mengurus perijinan.

“Karena tidak perubahan, ya kita eksekusi. Mereka bisa memasang kembali papan reklamenya, setelah mengantongi ijin resmi,” ujarnya.

Menurut Edi, jumlah reklame smartphone Oppo cukup banyak sekitar 132 reklame yang tersebar di 24 wilayah. Reklame-reklame ini seluruhnya tidak berijin. “Untuk hari ini kita tertibkan 12 titik, di sekitar Banyuwangi hingga Rogojampi. Bertahap, penertiban reklame ini akan terus kami lanjutkan,” ujarnya.  

Selain di PB Soedirman, Satpol PP juga merazia baliho maupun billboard Oppo yang ada di Jalan Dr Soetomo, Kolonel Sugiono, Jaksa Agung Suprapto Banyuwangi dan wilayah Kecamatan Rogojampi.  

Selain reklame smartphone, kata dia, pihaknya telah menertibkan beberapa reklame iklan rokok di lokasi yang tidak diperbolehkan, ataupun bangunan dan tower yang tidak berijin.

“Penertiban ini, sebagai upaya pemerintah membatasi mengatur tata ruang, khususnya di wilayah perkotaan. Kita konsisten melaksanakan aturan tata ruang ini agar terwujud kota nyaman dan tertib,” ujarnya.  

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nafiul Huda, menambahkan, smartphone OPPO ini tidak memiliki ijin, meski telah memasang iklan sejak tahun lalu.  

“Bila kita pakai perhitungan kasar, pajak reklame yang bisa didapat dari OPPO di kawasan Banyuwangi sekitarnya mencapai Rp 90 juta. Bila ditotal sampai Februari 2017 ini, angkanya bisa mencapai Rp 142,9 juta,” kata Huda.

Huda menambahkan, perolehan pajak reklame pada tahun 2016 sebesar Rp 2,5 miliar. "Tahun ini kita ditarget DPRD sebesar Rp 3 miliar. Kita akan terus menyisir potential loss yang bisa kita garap," pungkas Huda. (humas)


Copyright © 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Jalan Ahmad Yani 100 Telp. 0333 425001

Website : www.banyuwangikab.go.id