Ke Banyuwangi, Pemkab Pamekasan Belajar SAKIP

27-04-2017 Ke Banyuwangi, Pemkab Pamekasan Belajar SAKIP

BANYUWANGI – Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menobatkan Banyuwangi sebagai kabupaten penyandang predikat terbaik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se Indonesia, hampir setiap hari daerah di ujung timur Pulau Jawa ini kebanjiran tamu dari berbagai daerah untuk belajar tentang hal tersebut. Kali ini, Kamis (27/4), giliran Kabupaten Pamekasan yang berkunjung untuk belajar SAKIP.

SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja "output" program pembangunan, kinerja "outcome" program, dan kinerja sasaran.

Dipimpin Sekretaris Daerah, Asyhar, Pemerintah Kabupaten Pamekasan membawa 85 orang rombongan pejabatnya ke Banyuwangi. Kedatangan mereka, diterima Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Kabupaten Banyuwangi di Ruang Rapat Minak Jinggo.

Dikatakan Asyhar, tahun 2016 lalu SAKIP Pemkab Pamekasan memperoleh predikat B. Oleh karenanya, saat ini Pemkab Pamekasan tengah berusaha maksimal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerahnya dan berharap mampu meraih predikat yang lebih baik.

“Di Indonesia hanya Banyuwangi yang meraih predikat A, sebagai SAKIP terbaik dan tertinggi. Inilah yang membuat kami tertarik untuk belajar langsung ke Banyuwangi. Dengan belajar ke sini harapan kami SAKIP di Pamekasan bisa meraih predikat A tahun depan,” ujar Asyhar.

Saat menyambut rombongan tersebut, Agus Siswanto memaparkan secara rinci kunci keberhasilan Banyuwangi dalam meraih predikat memuaskan tersebut. Kuncinya, ungkap dia,  adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan. “Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ujarnya.

Tim SAKIP Pemkab Banyuwangi, lanjut Agus, selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bukan itu saja, Tim SAKIP tersebut juga selalu berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB. Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP. Antara lain, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP.

Selain itu,kata dia, program atau kegiatan SKPD disederhanakan sesuai kebutuhan SKPD dengan tujuan mengurangi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. “Yang terakhir, membangun sistem aplikasi SAKIP, mulai perencanaan, pengukuran kinerja secara online, hingga sistem monitoring kinerja pegawai,” ujar Agus.

Dia menambahkan, kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satu programnya, penguatan administrasi keuangan desa, Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik. Dua sistem tersebut, bertujuan menghindarkan desa dari masalah hukum, dan mampu memberdayakan masyarakat desa.

Tak hanya itu, sistem ini juga  mensinkronkan sumber pendapatan desa dari APBN, APBD Kabupaten dan bagi hasil pajak, serta retribusi daerah.“e-VB merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), tapi berlaku untuk desa dan terhubung langsung dengan BPM-PD dan BAPPEDA,” jelas Agus.

Selain SAKIP, kedatangan Pemkab Pamekasan ini juga untuk belajar tentang berbagai inovasi Banyuwangi di bidang pelayanan publik.

Di waktu yang bersamaan, juga ada rombongan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berkunjung Banyuwangi. Dipimpin oleh Ketua Badan Penyusunan Peraturan Daerah, Sumarsono, kedatangan rombongan yang terdiri dari 14 orang tersebut  untuk belajar perihal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras (Miras) di Banyuwangi.

Menurut Sumarsono, alasannya memilih Banyuwangi sebagai obyek belajar menyusunan raperda ini karena Banyuwangi dianggap berhasil menjaga kondusifitas daerah, di tengah kemajemukan yang ada dalam masyarakatnya.

“Banyuwangi ini daerah yang majemuk. Di sini ada beragam agama dan suku, namun daerahnya tetap aman dan tidak pernah bergejolak. Termasuk dalam upaya penertiban peredaran Mirasnya. Kondisi ini sebenarnya hampir sama dengan Lampung Tengah, tapi kenapa di sana masih sering sekali terjadi gejolak. Ini yang ingin kami pelajari dari Banyuwangi. Saya bawa banyak rombongan saya untuk mengeksplore kemajuan di sini,” tuturnya.

Sebelum diterima di Ruang Minak Jinggo, dua rombongan tersebut juga mengunjungi  Lounge Pelayanan Publik yang ada di areal Kantor Pemkab Banyuwangi. Di lounge yang merupakan ruang tunggu bagi para tamu pemkab ini, mereka sempat merasakan jajanan dan minuman tradisional khas Banyuwangi yang disajikan secara self service. Selain itu mereka juga berkesempatan untuk mengakses berbagai informasi melalui berbagai layar monitor yang tersedia. (Humas)

 

  Streaming Blambangan FM

Copyright © 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Jalan Ahmad Yani 100 Telp. 0333 425001

Website : www.banyuwangikab.go.id