Peserta Diklatpim IV Kemeterian PUPR Benchmark Penguatan Desa Ke Banyuwangi

04-05-2017 Peserta Diklatpim IV Kemeterian PUPR Benchmark Penguatan Desa Ke Banyuwangi

BANYUWANGI – Prestasi Banyuwangi yang kian bersinar, menjadikan kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu sebagai contoh best practices daerah lain di Indonesia. Kali ini peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan (Diklatpim) IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan benchmarking perihal pemberdayaan/penguatan desa.

Menurut Kepala Balai Diklat Kementerian PUPR Surabaya, Ahmad Kholidi Nasution, dipilihnya Banyuwangi menjadi daerah jujugan obyek penelitian peserta diklat lantaran daerah ini dinilai kreatif dan inovatif. Namanya pun, lanjut dia, sudah mentereng di tingkat nasional bahkan Internasional.

“Kami lihat di Banyuwangi banyak sekali kegiatan yang kental nuansa kreatif dan inovatif, sehingga kami putuskan untuk melakukan benchmark di sini. Fokus kami untuk belajar inovasi Banyuwangi terkait penguatan desa. Jadi tidak harus inovasi dari sektor kita sendiri, yang terpenting adalah spirit inovasinya yang ingin kita tiru,” ujar Kholidi.

Benchmarking merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi terbaik di kelasnya.

Dalam kesempatan ini, Kholidi hadir bersama 22 perserta Diklatpim IV Kementerian PUPR se Indonesia. Mereka berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Papua. “Setelah melihat langsung best practices di Banyuwangi, kami harap wawasan mereka semakin terbuka untuk menciptakan proyek perubahan di tempat masing-masing,” imbuhnya.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Banyuwangi, Agus Siswanto, dihadapan para pejabat eselon IV tersebut menjelaskan secara gamblang inovasi daerah ujung timur Pulau Jawa itu dalam melakukan penguatan desa. Misalnya, program ”Smart Kampung” yang mendorong pelayanan desa berbasis teknologi informasi (TI). Sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa, jarak desa dan pusat kota di Banyuwangi sangat jauh dengan waktu tempuh bisa mencapai tiga jam. Warga yang butuh dokumen harus menuju ke kantor kecamatan atau pusat kota yang lokasinya cukup jauh, sehingga tidak efisien.

”Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup diselesaikan di desa. Tapi tentu butuh TI karena yang berjalan adalah datanya, bukan orangnya. Saat ini sebagian desa sudah menerapkan Smart Kampung, termasuk yang jauh dari pusat kota. Sudah sekitar 60 desa teraliri fiber optic, kita targetkan 145 desa tersambung fiber opticpertengahan 2018,” papar Agus saat menerima rombongan tersebut di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kamis (4/5).

Untuk mempercepat pelayanan di tingkat desa, lanjutnya, bupati telah mendelegasikan kewenangannya ke desa. Misalnya, pembenahan rumah tidak layak huni.”Dulu itu harus bupati yang tanda tangani suratnya, sehingga rentangnya panjang. Sekarang cukup di tingkat desa,” ujarnya.

Banyuwangi juga memiliki program bedah rumah bagi warga miskin. Yaitu program yang dikhususkan untuk memperbaiki rumah tak layak huni yang tak bisa dibiayai oleh APBD karena berada di lahan yang tak dimiliki sendiri oleh sang penghuni rumah alias sewa. “Program ini kami laksanakan berkelanjutan sejak tahun 2015 dengan menyinergikan dana APBD dan sumbangan banyak pihak, termasuk dunia usaha,” beber Agus.

Selanjutnya, lanjut Agus, untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan desa yang mendapatkan dana besar dari APBN dan APBD, Banyuwangi mengembangkan e-village budgeting dan e-monitoring system. Perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem.

“Misalnya monitoring, setiap proyek terpantau di sistem lengkap dengan titik koordinatnya. Tinggal diklik, keluar gambar proyeknya dari 0 sampai 100 persen. Jadi bisa meminimalisasi proyek ganda, sekaligus memberi rasa aman kepada perangkat desa mengingat tanggung jawabnya semakin besar karena dana yang mengalir ke desa juga terus bertambah,” tutup Agus.

E-village budgeting (EVB) sendiri telah terpilih masuk jajaran 99 Inovasi Terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dari 3.600 program seluruh Indonesia yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Program lain yang juga masuk jajaran terbaik nasional adalah Siswa Asuh Sebaya (SAS).

Selain penguatan desa, rombongan yang sempat meninjau Lounge Pelayanan Publik milik Pemkab Banyuwangi ini juga tertarik belajar inovasi terkait pariwasata, kesehatan, dan pelayanan publik berbasis IT. (*)

 

 

  Streaming Blambangan FM

Copyright © 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Jalan Ahmad Yani 100 Telp. 0333 425001

Website : www.banyuwangikab.go.id