PENGURUSAN KTP

I. PERSYARATAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BARU;

A. Telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah atau pernah menikah

B. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah

C. Fotocopy:

  • Kartu Keluarga;
  • Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun;
  • Kutipan Akte kelahiran;

D. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 5 Ayat (1))

 

II. PERSYARATAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KARENA KEHILANGAN ATAU RUSAK;

  1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
  2. Fotocopy KK;
  3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 6 Ayat (1))

 

III. PERSYARATAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KARENA PINDAH DATANG;

  1. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang;
  2. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 6 Ayat (2))

 

IV.    PERSYARATAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KARENA PERPANJANGAN ;

  1. Fotocopy KK ;
  2. KTP Lama untuk dicabut oleh Kecamatan dan diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  3. Fotocopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap .

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 6 Ayat (1))


V.    PERSYARATAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KARENA  ADANYA PERUBAHAN DATA ;

  1. Fotocopy KK ;
  2. KTP lama ;
  3. Surat Keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 6 Ayat (2))

 

VI.    WAKTU / LAMANYA PENYELESAIAN PENCETAKAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BERBASIS KECAMATAN ;

  1. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pencetakan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan paling lama selama 1 (satu) Minggu dan penandatanganannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lama 1 (satu) Hari ;
  2. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan antara 30 (Tiga Puluh)  menit sampai dengan 1 (satu) Hari ;

VII.    BIAYA PENERBITAN  KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BERBASIS KECAMATAN ;


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi, penerbitan  Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Kecamatan tidak dikenakan atau dipungut biaya retribusi (gratis)

I. PERSYARATAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) BARU ;

  1. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing ;
  2. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Nikah / Kutipan Akta Perkawinan ;
  3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Nagara Kesatuan Republik Indonesia ; atau
  4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 3 Ayat (1))


II. PERUBAHAN KARTU KELUARGA (KK) KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KARTU KELUARGA (KK) (KELAHIRAN) ;

  1. KK lama ; dan
  2. Kutipan Akta Kelahiran.

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 3 Ayat (2))


III. PERUBAHAN KARTU KELUARGA (KK) KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA UNTUK MENUMPANG KE DALAM KARTU KELUARGA (KK) ;

  1. KK Lama;
  2. KK yang akan di tumpangi;
  3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan atau;
  4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 3 Ayat (3))


IV. PERUBAHAN KARTU KLUARGA (KK) KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KARTU KELUARGA (KK) ;

  1. KK Lama;
  2. Surat keterangan kematian; atau
  3. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 3 Ayat (5))


V. PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) KARENA HILANG ATAU RUSAK

  1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian ;
  2. KK yang rusak;
  3. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
  4. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

(Dasar Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Pasal 3 Ayat (6))

PELAYANAN CATATAN SIPIL

I. Pengertian
Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register instansi pelaksana pencatatan sipil.

II. Kegunaan Akta Catatan Sipil

  1. Sebagai alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum seseorang
  2. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran,perkawinan, perceraian, pengakuan / pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian dan ganti nama.
  3. Dapat dipergunakan sebagai tanda bukti otentik untuk keperluan administrasi seperti :
  • Pengurusan paspor
  • Kewarganegaraan
  • Masuk sekolah
  • Masuk kepegawaian / TNI ataupun POLRI
  • Sangat penting dalam menentukan status ahli waris,
  • dsb

III. Landasan Hukum Penyelenggaraan

  1. UUD 1945
  2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. PP RI No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  5. PP RI No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  6. Panduan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian tahun 2003

IV. Jenis Pelayanan Catatan Sipil

  1. Akta Kelahiran
  2. Akta Perkawinan/Nikah
  3. Akta Perceraian
  4. Akta Kematian
  5. Akta Pengakuan Anak
  6. Pengangkatan dan Pengesahan Anak
  7. Salinan Akta Catatan Sipil dan Penerbitan Kutipan II, III, dst
  8. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil
  9. Perubahan Nama
  10. Legalisasi Fotocopy Kutipan Akta Catatan Sipil

V. Persyaratan – persyaratan

A. Akta Kelahiran
1. Warga Negara Indonesia

  • Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  • Fotocopy KTP orang tua;
  • Fotocopy KK orang tua;
  • Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah/Surat Nikah orang tua;
  • Fotocopy KTP pemohon dan dua orang saksi.

2. Warga Negara Asing

  • Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  • Fotocopy Surat Nikah orang tua;
  • Fotocopy KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  • Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
  • Fotocopy Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

3. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

  • Berita acara dari kepolisian.

4. Anak warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • Bukti pencatatan kelahiran dari Negara setempat;
  • Fotocopy paspor Republik Indonesia orang tua;
  • Fotocopy Surat Nikah orang tua.

5. Lahir mati

  • Surat Keterangan RT dan RW;
  • Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mendagri tanggal 28 Desember 2010 No.472,11/5111/54, Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, terhitung sejak 1 Januari 2012 dilampiri Penetapan Pengadilan Negeri ( kelahiran anak di atas 1 tahun ).

B. Akta Perkawinan/Nikah
1. Warga Negara Indonesia

  • Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan berupa N1 – N4;
  • Surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya;
  • Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas setempat;
  • Surat Keterangan Pindah Nikah bagi calon mempelai di luar Kecamatan/Kabupaten;
  • Surat Ijin dari Komandan bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI;
  • Surat Ijin orang tua bagi calon mempelai pria yang belum berusia 21 tahun dan Dispensasi Pengadilan Negeri bagi calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun;
  • Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri, bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa Surat Keputusan Pengadilan;
  • Fotocopy Kutipan Akta Perceraian (pasangan terdahulu cerai) atau Kutipan Akta Kematian (pasangan terdahulu meninggal) bagi calon mempelai yang pernah kawin;
  • Fotocopy KK & KTP bagi calon mempelai, saksi, dan orang tua;
  • Pas photo suami dan ister berdampingan ukuran 4 x 6 warna sebanyak 5 lembari;
  • Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan WNA, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, STMD dari kepolisian dan surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negaranya;
  • Bagi WNI keturunan yang telah mempunyai anak dan akan diakui dan disahkan setelah perkawinan perlu melampirkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak.

2. Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • Bukti pencatatan perkawinan/Akta Perkawinan/Nikah dari Negara setempat;
  • Pas photo suami dan isteri;
  • Fotocopy paspor Republik Indonesia;
  • Fotocopy KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

C. Pembatalan Perkawinan

  • Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  • Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah;
  • Fotocopy KK dan KTP;
  • Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
  • Bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama;
  • Bagi WNA membawa dokumen imigrasi dan STMD.

D. Akta Perceraian
1. Warga Negara Indonesia

  • Keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah;
  • Fotocopy KK dan KTP;
  • Bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama;
  • Bagi WNA membawa dokumen imigrasi dan STMD.

2. Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • Bukti pencatatan perceraian dari Negara setempat;
  • Fotocopy Akta Perkawinan/Nikah;
  • Fotocopy paspor Republik Indonesia.

3. Pembatalan Perceraian

  • Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  • Fotocopy Kutipan Akta Perceraian;
  • Fotocopy KK dan KTP;
  • Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
  • Bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama;
  • Bagi WNA membawa dokumen imigrasi dan STMD.

E. Akta Kematian
1. Warga Negara Indonesia

  • Surat Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  • Surat Keterangan Kematian dari Desa/Lurah;
  • Surat Bukti Kewarganegaraan yang bagi WNA;
  • Fotocopy Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan/Nikah bagi yang sudah menikah;
  • Fotocopy KTP.

2. Warga Negara Asing

  • Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  • Fotocopy KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  • Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
  • Fotocopy paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.

3. Seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya

  • Fotocopy KK;
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  • Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

4. Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • Surat Keterangan Kematian dari Negara setempat;
  • Fotocopy paspor Republik Indonesia; dan/atau
  • Identitas lainnya.

F. Akta Pengakuan Anak

  1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak yang diakui;
  4. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

G. Pengangkatan dan Pengesahan Anak
1. Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia

  • Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • Kutipan Akta Kelahiran;
  • KTP pemohon;
  • KK pemohon.

2. Surat Keterangan Pengangkatan Anak warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari Negara setempat;
  • Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing;
  • Fotocopy paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.

3. Pecatatan pengesahan anak

  • Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  • Kutipan Akta Kelahiran;
  • Fotocopy legalisir Kutipan Akta Perkawinan/Nikah;
  • Fotocopy KK ; dan
  • Fotocopy KTP pemohon.

H. Salinan Akta Catatan Sipil dan Penerbitan Kutipan II, III, dst
Bukti pelaporan kehilangan atau keruakan dari POLRES / POLSEK setempat.

I. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil

  1. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
  2. Fotocopy KTP dan KK.

J. Perubahan Nama

  1. Keputusan ganti nama dari Pengadilan Negeri atau Keputusan Presidium Kabinet atau Keputusan Menteri Kehakiman tentang perubahan nama;
  2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah bagi yang sudah kawin;
  4. Fotocopy KK dan KTP pemohon.

VI. ALUR PELAYANAN AKTA

VII. TARIF PELAYANAN AKTA

NO
JENIS PELAYANAN
RETRIBUSI
WNI (Rp)
WNA (Rp)
I. Kelahiran

a. Sampai usia 60 hari
-
-
b. Diatas usia 60 hari
10.000,-
-
c. Kutipan Akta Kelahiran kesatu dan kedua
15.000,-
-
II. Perkawinan dan Perceraian

1. Pencatatan Perkawinan

a. Di dalam kantor
21.000,-
70.000,-
b. Di luar kantor
45.000,-
100.000,-
2. Pencatatan perkawinan melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama

a. Di dalam kantor
36.000,-
100.000,-
b. Di luar kantor
81.000,-
175.000,-
3. Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya
12.000,-
45.000,-
4. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan
37.500,-
75.000,-
5. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap
75.000,-
150.000,-
6. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya
75.000,-
150.000,-
7. Salinan Akta Perkawinan
45.000,-
90.000,-
8. Salinan Akta Perceraian
45.000,-
90.000,-
III. Kematian

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
5.000,-
10.000,-
2. Salinan Akta Kematian
15.000,-
30.000,-
IV. Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan Anak

1. Pengakuan Anak

a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Pengakuan Anak
37.500,-
75.000,-
b Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya
45.000,-
90.000,-
c. Salinan Pencatatan Pengakuan Anak
45.000,-
90.000,-
2. Pengangkatan Anak

a. Pencatatan pengangkatan anak
37.500,-
75.000,-
b. Pencatatan Pengangkatan Anak melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri
75.000,-
150.000,-
3. Pengesahan Anak

a. Pencatatan Pengesahan Anak
37.500,-
75.000,-
V. Perubahan Nama

Pencatatan Perubahan Nama
15.000,-

VI. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil (beban tersebut dalam buku register perkawinan,dll)
7.500,-
10.000,-
VII. Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang terjadi di luar negeri
20.000,-

VIII Pelaporan tersebut nomor VIII melebihi jangka waktu 1 tahun yang bersangkutan kembali ke Indonesia
30.000,-


Copyright © 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Jalan Ahmad Yani 100 Telp. 0333 425001

Website : www.banyuwangikab.go.id