Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Diklat ;
  2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Kepegawaian dan Dikalt ;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan Dikalt ;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan diklat;
  2. melaksanakan program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan diklat;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan diklat;
  4. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan diklat;
  5. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat;
  6. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  7. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  9. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
  3. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  4. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  5. Sekretaris mempunyai tugas:
  6. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;
  7. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
  9. menyampaikan laporan pajak-pajak pribadai (LP2P) PNS;
  10. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  11. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  12. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
  13. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  3. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
  4. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
  5. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
  6. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;
  7. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  8. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  9. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebijakan mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
  3. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan;
  4. menyampaikan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PNS;
  5. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  6. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  7. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengadaan dan mutasi pegawai;
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi:

  1. penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil, sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. penyiapan pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah;
  3. penyiapan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah dan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
  4. penyiapan pelaksanaan pengangkatan dan sumpah pegawai negeri sipil daerah
  5. pengelolaan administrasi tenaga honorer;
  6. penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, pemindahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar daerah;
  7. penerbitan surat kenaikan gaji berkala;
  8. pelaksanaan penyelesaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  9. pelaksanaan administrasi pensiun pegawai negeri sipil, bantuan uang muka perumahan dan pengembalian tabungan perumahan;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. menyiapkan pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah;
  4. menyiapkan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah dan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
  5. menyiapkan pelaksanaan pengangkatan dan sumpah pegawai negeri sipil daerah
  6. mengelola administrasi tenaga honorer;
  7. menyiapkan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, pemindahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar daerah;
  8. menerbitkan surat kenaikan gaji berkala;
  9. melaksanakan penyelesaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  10. melaksanakan administrasi pensiun pegawai negeri sipil, bantuan uang muka perumahan dan pengembalian tabungan perumahan;
  11. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  12. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  13. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bidang Pengadaan Pegawai sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. menyusun formasi pegawai;
  3. melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil daerah;
  4. melaksanakan administrasi tenaga honorer;
  5. menyusun konsep keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pengurusan kartu pegawai (karpeg) dan kartu peserta tabungan asuransi pensiun (taspen);
  6. menyiapkan pelaksanaan sumpah /janji pegawai negeri sipil daerah;
  7. melaksanakan administrasi penyesuaian/peninjauan masa kerja pegawai;
  8. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  9. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  10. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana Sub Bidang Mutasi Pegawai sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. menyiapkan proses administrasi pemindahan, pengangkatan/ pemberhentian dalam jabatan dan mutasi antar daerah;
  3. menyiapkan penerbitan surat kenaikan gaji berkala;
  4. menyiapkan administrasi kenaikan pangkat, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  5. melaksanakan proses administrasi pensiun pegawai, tabungan asuransi pensiun (taspen) dan bantuan tabungan/ pengembalian tabungan perumahan;
  6. melaksanakan administrasi izin pegawai negeri sipil untuk mencalonkan sebagai kepala desa atau pejabat negara;
  7. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  8. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  9. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan aparatur/pegawai dan menyelenggarakan pelatihan, pengajaran, latihan prajabatan, tugas belajar, IPDN dan penyelenggaraan perpustakaan diklat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

  1. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
  2. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
  3. penganalisaan kegiatan diklat penjenjangan dan teknis fungsional;
  4. pengevaluasian terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan pelatihan;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  6. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
  7. menyusun Rencana Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan rencana kerja badan;
  8. merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
  9. mengumpulkan dan pengolahan data untuk penyusunan program pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
  10. menganalisa kegiatan diklat penjenjangan dan teknis fungsional;
  11. mengevaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan pelatihan;
  12. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mndukung;
  13. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  14. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Tehnis Fungsional mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana Sub Bidang Diklat Penjenjangan sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. menyusun program kegiatan diklat penjenjangan karier bagi PNS daerah;
  3. mengumpulkan bahan penyusunan program diklat penjenjangan karier bagi PNS daerah;
  4. menganalisa program kegiatan diklat penjenjangan karier bagi PNS daerah;
  5. memfasilitasi pengiriman Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pra Jabatan;
  6. melaksanakan kegiatan diklat penjenjangan karier bagi PNS daerah;
  7. mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan dan hasil diklat penjenjangan karier bagi PNS daerah;
  8. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  9. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  10. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. menyusun program kegiatan diklat teknis fungsional;
  3. mengumpulkan bahan penyusunan program diklat teknis fungsional;
  4. menganalisa program kegiatan diklat teknis fungsional;
  5. melaksanakan kegiatan diklat teknis fungsional;
  6. mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan dan hasil diklat teknis fungsional;
  7. melaksanakan proses administrasi izin belajar/tugas belajar PNS daerah;
  8. menyiapkan administrasi penyelenggaraan penerimaan IPDN;
  9. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  10. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  11. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok pembinaan, pengendalian dan pengolahan data pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data, mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan sosialisasi peraturan kepegawaian;
  2. pembinaan terhadap PNS daerah;
  3. pengevaluasian daftar hadir dan monitoring pegawai;
  4. pemrosesan hukuman disiplin PNS;
  5. pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS;
  6. pelaksanaan administrasi pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya PNS;
  7. pelaksanaan administrasi pemberian DP3 PNS;
  8. pemrosesan administrasi pemberian cuti PNS;
  9. pengadaan data dokumen kepegawaian;
  10. penyajian data yang berkaitan dengan bidang kepegawaian;
  11. pelayanan pemrosesan kenaikan pangkat dan pensiun secara elektronik (SAPK)
  12. pengevaluasian keakuratan dan kelengkapan data terbaru tentang informasi kepegawaian dengan data pendukungnya;
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan sosialisasi peraturan kepegawaian;
  3. melaksanakan pembinaan terhadap PNS Daerah;
  4. mengevaluasi daftar hadir dan monitoring pegawai;
  5. melaksanakan pemrosesan hukuman disiplin PNS;
  6. memberikan izin perkawinan dan perceraian PNS;
  7. melaksanakan administrasi pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya;
  8. melaksanakan administrasi DP3 PNS;
  9. memproses administrasi pemberian cuti PNS;
  10. melaksanakan pengadaan data dokumen kepegawaian;
  11. menyajikan data yang berkaitan dengan bidang kepegawaian;
  12. mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data terbaru tentang informasi kepegawaian dengan data pendukungnya;
  13. memberikan pelayanan pemrosesan kenaikan pangkat dan pensiun secara elektronik (SAPK);
  14. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  15. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  16. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Pengendalian, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana Sub Bidang Pengendalian sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan sosialisasi peraturan kepegawaian;
  3. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi daftar hadir PNS;
  4. melaksanakan pengajuan pertimbangan hukuman disiplin PNS;
  5. melaksanakan pemrosesan hukuman disiplin PNS;
  6. melaksanakan proses administrasi pemberian izin perkawinan dan perceraian pegawai;
  7. melaksanakan proses administrasi Kartu Istri atau Suami PNS;
  8. melaksanakan proses administrasi pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya;
  9. melaksanakan proses administrasi pemberian DP3 PNS;
  10. melaksanakan proses administrasi pemberian cuti PNS;
  11. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  12. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  13. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub bidang Pengolahan Data, mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana Sub Bidang Pengolahan Data sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan penyimpanan dokumen kepegawaian dan data pegawai;
  3. melaksanakan analisa dan pengolahan data pegawai dengan sistem informasi kepegawaian;
  4. menyediakan data dan memberikan informasi yang berkaitan dengan bidang kepegawaian;
  5. menyusun Daftar Urut Kepangkatan;
  6. mengevaluasi keakuratan data dan dokumen kepegawaian;
  7. melaksanakan pelayanan pemrosesan kenaikan pangkat dan pensiun secara elektronik (SAPK);
  8. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  9. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  10. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
  1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
  5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi


Copyright © 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Jalan Ahmad Yani 100 Telp. 0333 425001

Website : www.banyuwangikab.go.id