Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah, sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

  1. perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis bidang perizinan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
  2. pengkoordinasian, perumusan,penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan;
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :

Kepala Badan mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  2. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  4. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis perizinan;
  6. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  8. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  9. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  11. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
  3. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  4. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;
  2. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
  4. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
  5. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  6. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
  7. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
  8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  3. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
  4. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
  5. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
  6. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;
  7. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  8. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  9. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
  3. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan;
  4. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  5. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  6. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan pemrosesan dan melaksanakan pelayanan di bidang perizinan;
  2. pengelolaan pertimbangan dan berita acara pemeriksaan;
  3. penetapan retribusi;
  4. pengelolaan penerbitan izin;
  5. pengkoordinasian dengan instansi atau unit kerja lain;
  6. pengawasan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan tugas pokok di bidang perizinan;
  7. pelaksanaan koordinasi dan klasifikasi kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas:

  1. menyusunan rencana Bidang Perizinan sesuai dengan rencana kerja Badan;
  2. mengelola pemrosesan dan melaksanakan pelayanan di bidang perizinan;
  3. mengelola pertimbangan dan berita acara pemeriksaan;
  4. menetapkan retribusi;
  5. mengelola penerbitan izin;
  6. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
  7. mengawasi dan melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan tugas pokok di bidang perizinan;
  8. melaksanakan koordinasi, mengklasifikasikan kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
  9. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung;
  10. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  11. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bidang Pelayanan sesuai dengan rencana kerja Badan;
  2. melaksanakan pelayanan informasi umum dan teknis setiap jenis pengajuan perizinan oleh masyarakat dan atau badan hukum;
  3. melakukan penelitian, pengaturan, pencatatan, pendaftaran setiap jenis pengajuan perizinan;
  4. mengklasifikasikan kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis;
  5. melaksanakan penelitian kelengkapan berkas-berkas, perhitungan dan penetapan besarnya retribusi;
  6. menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
  7. melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
  8. melaksanakan proses pelayanan perizinan;
  9. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  10. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  11. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bidang Penyuluhan sesuai dengan rencana kerja Badan;
  2. menyiapkan bahan evaluasi dan penyuluhan pelayanan perizinan;
  3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan sistem perizinan;
  4. melaksanakan evaluasi dan penyuluhan tentang sistem perizinan;
  5. melaksanakan proses pengaduan masalah perizinan yang timbul dengan koordinasi instansi yang terkait;
  6. melaksanakan tim pertimbangan pelayanan perizinan serta mengadakan tinjau lokasi;
  7. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  8. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  9. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

  1. perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
  2. pengoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunya tugas:

  1. menyusun rencana bidang Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja badan;
  2. melaksanakan perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
  3. melaksanakan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
  4. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  5. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  6. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Sub Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja Badan;
  2. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
  3. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
  4. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  5. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  6. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja Badan;
  2. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  3. melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
  4. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
  5. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  6. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
  1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
  5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Tim Teknis terdiri dari sejumlah tenaga teknis dari instansi terkait yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  2. Melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas dari dan harus bertanggung jawab kepada kepala instansinya masing-masing;
  3. Melaksanakan pemeriksaan teknis administrasi dan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap permohonan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan/lokasi;
  5. Membuat kajian teknis yuridis sesuai bidang tugasnya;
  6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi


Copyright © 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Jalan Ahmad Yani 100 Telp. 0333 425001

Website : www.banyuwangikab.go.id