Bupati Banyuwangi Dukung Gerakan Waqaf Uang BWI

Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan dukungan terhadap gerakan waqaf uang tunai yang digalakkan oleh Badan Waqaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut disampaikan saat menerima pengurus BWI Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (6/10/2021).

"Apa yang digagas oleh BWI dengan waqaf uang ini menarik. Ini bisa menjadi salah satu bagian untuk melakukan pemberdayaan umat," ungkap Bupati Ipuk.

Gerakan waqaf uang sendiri disimpan dalam perbankan sebagai dana abadi umat. Pewaqaf akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti. Hasil dari pengelolaan uang waqaf oleh bank tersebut itulab yang kemudian dikelola oleh nadzir waqaf.

"Dalam hal ini yang menjadi nadzir waqafnya adalah BWI. Nadzir inilah nantinya yang akan menyalurkannya untuk kepentingan umat. Seperti bedah rumah warga miskin, beasiswa pendidikan dan hal lainnya," papar Ketua BWI Banyuwangi Guntur Albadri.

Guntur mengungkapkan bahwa gerakan waqaf uang ini, sudah sah secara syariah maupun aspek legal formal lainnya. "Fatwa MUI sudah menghalalkan program ini. Begitu juga secara transparansinya sudah dijamin oleh lembaga negara terkait," imbuhnya.

Pada pertemuan tersebut, Guntur juga menyampaikan perihal upaya BWI untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah-tanah waqaf. "Kami bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan percepatan penanganan sertifikat tanah-tanah waqaf. Hal ini untuk memberikan legalitas sehingga kedepannya tidak timbul konflik," ungkap Guntur.

Upaya tersebut juga direspon oleh Bupati Ipuk dengan antusias. Ia mendorong untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan sertifikasi tanah waqaf tersebut. "Kami siap untuk mensupport pelaksanaan program ini," ungkapnya.

Selain menerima BWI, pada acara bertajuk aftenon tea bersama Bupati Banyuwangi itu, juga menerima sejumlah tamu lainnya. Di antaranya adalah perwakilan STIE Mandala Jember, PMII Jawa Timur dan sejumlah unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut bagian dari upaya bupati untuk menyerap aspirasi dari berbagai komponen masyarakat. (*)