BUPATI GENJOT BIROKRAT MELAKUKAN PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK

Selasa, 3 Mei 2011


Banyuwangi – Birokrasi pemerintah terus digenjot agar melakukan percepatan dalam pelayanan publik. Berbagai upaya dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, H. Abdullah Azwar Anas, agar percepatan itu terus terjadi. Salah satunya dengan menanamkan prinsip bahwa tugas bukan hanya dilakukan karena kesadaran kewajiban, namun juga sebagai kebutuhan yang tumbuh dari dalam diri. Pelaksanaan tugas juga harus jelas dan terukur. “Kita jangan seperti tari poco-poco, bergerak ke kanan dan ke kiri tapi tetap jalan di tempat,” Bupati memberikan perumpamaan kinerja birokrat yang lambat  dengan kelakar pada saat memberi sambutan  pada acara Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Balai Diklat Licin, Senin kemarin (2/5).

Birokrasi merupakan garis terdepan dalam pelayanan publik maka kegagalan pembenahan birokrasi bisa berdampak luas di tengah masyarakat. “ Masyarakat makin kritis dan terbuka maka kebijakan dan pelaksanaannya harus mampu membangun kepercayaan publik,” imbuh Bupati.

Sementara itu Kepala Diklat Propinsi Jatim menjabarkan beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelayan publik yang bisa menghambat berjalannya pemerintahan yang baik (good governance). Pertama mentalitas boirokrat yang belum  berorientsi pada pelayanan public. Kedua Program dan kegiatan unit kerja tidak sejalan dengan visi misi awal. Ketiga pimpinan birokrai yang tidak mampu melakukan transformasi nilai-nilai positif. Keempat daya saing yang kurang serta inovasi dan kreasi yang rendah dari pelaku birokrat.

Tuntutan unsur birokrat yang bersih, transparan, akuntabel dengan integritas dan pelayanan yang tinggi mutlak diperlukan. Karena struktur ekonomi dan persaingan global terus terjadi, jika birokrat lambat akan mempengaruhi kemajuan wilayah yang dipimpim olehnya. “ Aparatur dituntut bekerja dengan berbagai keahlian dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, mampu bekerja dalam tim, memiliki inovasi dan kepedulian, “ imbuh kepala Diklat Propinsi Jatim.

Pelatihan diikuti oleh 40 pejabat esselon 4 yang berasal dari berbagi satuan kerja di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda peserta diklat oleh Bupati Banyuwangi. (Humas)



Berita Terkait

Bagikan Artikel :