Bupati Ipuk Minta SAKIP dan Reformasi Birokrasi Banyuwangi Naik Kelas

BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi menggelar pra evaluasi sebagai persiapan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Kementerian PANRB. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengharapkan, SAKIP Kabupaten Banyuwangi bisa naik kelas dari level A ke AA, sementara level Reformasi Birokrasinya juga bisa ditingkatkan dari BB ke A. Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan dari seluruh SKPD di Banyuwangi.

“Berkaitan dengan reformasi birokrasi, yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita terus melakukan upaya-upaya dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat penilaiannya berkaitan langsung dengan penilaian kerja kita di mata masyarakat. Maka dari itu diperlukan inovasi agar pelayanan kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Pelayanan yang mudah, dan cepat,” kata Ipuk saat menggelar rakor pemantapan SAKIP di Pendopo, Rabu (25/8/2020). 

Terkait dengan penilaian SAKIP, Ipuk terus memotivasi seluruh OPD agar terus berbenah dan terus melakukan penyempurnaan. SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan instansi pemerintah yang dimonitor pemerintah pusat. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, mulai anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, hingga kinerja sasaran. 

”SAKIP ini menggambarkan berapa besar kinerja yang dihasilkan dari anggaran yang ada. Jadi yang diukur adalah kinerja. Kita harus bisa mempertahankan prestasi kinerja kita yang terukur dari diraihnya SAKIP dengan nilai A selma empat tahun berturut-turut," kata Ipuk. 

Selama empat tahun berturut, sejak 2016 Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Justru di masa pandemi ini, mempertahankan kinerja adalah tantangan kita semua. Saya minta jangan kendor, rakyat saat ini sedang membutuhkan kita untuk menghadapi kondisi yang sulit ini," ujar Ipuk.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengatakan bahwa selain menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya, SAKIP juga menilai peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. 

"Dari SAKIP memacu birokrasi harus berubah. Bekerja harus ada hasilnya. Bukan sekadar menuntaskan program yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran, bukan sekedar menghabiskan anggaran. Tapi seberapa besar kinerja yang dihasilkan,” ujarnya. (*)