Di Forum Kemenkomarves, Bupati Ipuk Paparkan Pengelolaan Sampah Laut

2021-12-01 Di Forum Kemenkomarves, Bupati Ipuk Paparkan Pengelolaan Sampah Laut



Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berbagi pengalaman pengelolaan sampah dalam forum kajian yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Selasa (30/11/2021). Ipuk memaparkan program pendampingan pengelolaan sampah laut, STOP di Kecamatan Muncar, Banyuwangi yang berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan sampah oleh warga desa.

Forum yang bertajuk Kajian Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota yang digelar secara virtual ini juga menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya, Direktur Sustainability Development Danone Karyanto Wibowo, dan General Manager PRO, Martini Indrawati.  Selain juga Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Hendriawan; dan Walikota Surabaya Ery Cahyadi.  Turut hadir, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Kemenko Marves dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dengan Systemiq. Systemiq adalah organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) dunia yang didanai pemerintah Norwegia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves, Nani Hendiarti menyebut pemerintah pusat telah menetapkan target nasional pengelolaan sampah yakni pengurangan sampah sebesar 30 persen, peningkatan penanganan sampah sampai dengan 70 persen, dan tercapainya penanganan sampah laut sebesar 70 persen.  Target tersebut harus tercapai pada 2025.  

“Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengelolaan sampah. Sehingga target pengelolaan sampah nasional bisa kita capai,” kata Nani.

Nani pun mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir ddan saling kolaborasi dengan banyak pihak.

“Kami melihat bahwa Banyuwangi berhasil meningkatkan kapasitas warganya dalam hal pengelolaan sampah karena bekerja sama dengan banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, hingga sektor swasta saling berkolaborasi,” kata Nani.

Sementara itu, Bupti Ipuk dalam paparannya menjelaskan tentang sejumlah strategi Banyuwangi terkait pengelolaan sampah. Ipuk menjelaskan, sejak 2018 Banyuwangi bekerjasama dengan Systemiq, menjalankan program STOP (Stop Tapping Ocean Plastic) untuk mengatasi permasalah sampah di wilayah Kecamatan Muncar.

Selain mengajak warga menghentikan kebiasaan buruk membuang sampah di laut, program ini juga mendampingi warga bagaimana mengelola sampah secara profesional. “Warga diajari bagaimana mengelola sampah mulai pemilahan, pengemasan hingga pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis,” kata Ipuk.

Program ini juga memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah. Misalnya, lewat pelatihan-pelatihan sehingga lembaga masyarakat yang mengelola sampah bisa menjadi entitas bisnis mandiri.

Setelah dua tahun berjalan, program STOP ini sangat membantu mengakselerasi kebersihan kawasan Muncar. Program ini juga meningkatkan kesejahteraan nelayan dan warga, sekaligus meningkatkan derajat lingkungan di wilayah Muncar.

Warga Muncar yang dulunya suka membuang sampah di laut, kini justru mengolahnya di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Berkat program ini, sebanyak 89.655 orang di Muncar saat ini telah memperoleh layanan pengumpulan sampah. Program ini juga membuka lapangan kerja. Tak kurang 133 orang telah dipekerjakan dalam simtem pengelolaan sampah.

“Hadirnya project STOP di Banyuwangi menjadi contoh baik. Semoga bisa menginpirasi daerah-daerah lain. Sehingga target nasional 70 persen penanganan sampah bisa kita capai di 2025,” pungkasnya. (*)



Berita Terkait

Bagikan Artikel :