Kabupaten Nagekeo NTT dan Kota Pasuruan Belajar SAKIP ke Banyuwangi

BANYUWANGI -  Rasanya tak pernah habis pesona Banyuwangi untuk menjadi jujugan kunjungan kerja (kunker) bagi daerah lain. Nyaris tiap hari selalu ada kabupaten/kota atau provinsi yang datang melakukan kunjungan kerja ke kabupaten bertajuk the sunrise of java ini.

Seperti hari ini Kamis (3/8), Kotamadya Pasuruan, dan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) datang ke Banyuwangi. Kedatangan kedua daerah ini, diterima Asisten Administrasi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Launge Pelayanan Publik, Pemkab di dampingi Kabag Organisasi, Pemkab Banyuwangi.

Dalam kunkernya,  keduanya sama-sama ingin belajar aplikasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tunjangan kinerja PNS dan tunjangan mobilitas pejabat PNS.

Asistem Perekonomian dan Pembangunan, Nagekeo, NTT, Bernard Fansiena, mengatakan, SAKIP Banyuwangi sangat bagus, bahkan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapat penilaian SAKIP terbaik dengan predikat A oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).  

“Ini yang menginspirasi kami datang ke Banyuwangi. Kami benar-benar ingin tahu   Banyuwangi kok dengan mudah mendapatkan predikat A plus atas SAKIP-nya. Sementara di kami  masih mendapatkan nilai C plus. Nah , itulah yang membuat kami memutuskan untuk datang kemari,” kata Bernad.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra, Agus Siswanto, yang menerima mereka menjelaskan, ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan Banyuwangi dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP. Antara lain, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP.

“Kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satu programnya, penguatan administrasi keuangan desa, Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik,” ujar Agus. 

Selain itu, kata Agus, Tim SAKIP Pemkab Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bahkan Tim SAKIP intens berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB. 

Terkait tunjangan mobilitas pejabat, lanjut Asisten, sebagai komitmen daerah untuk memberikan ganti mobil pejabat tidak boleh di bawa pulang dan merupakan aset daerah. Sementara, e-kinerja merupakan satu dari serangkaian inovasi pembenahan sistem kepegawaian di Banyuwangi dengan memaksimalkan IT.  “Tunjangan e-kinerja adalah penghitungan kinerja ASN berbasis teknologi informasi. Sistem ini bisa menjamin output kinerja setiap ASN. Dengan sistem ini, tunjangan ASN diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek nonteknis.  Siapa yang berprestasi, maka dia yang akan mendapatkan reward, demikian pula sebaliknya,” pungkas Agus. (*)