Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Terbaik, Banyuwangi Peroleh Goverment Awards 2016

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik dari salah satu majalah kenamaan tanah air. Penghargaan ini diberikan atas kinerja sektor ekonomi Banyuwangi yang dinilai moncer dalam beberapa tahun terakhir. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofjan Djalil kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (12/4).

Selain Kepala Bappenas Sofjan Djalil, hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua DPD Irman Gusman dan sejumlah gubernur dan kepala daerah.

"Saya mengapresiasi para kepala daerah yang telah memperoleh ini, mereka telah bekerja keras dan bisa menginspirasi yang lain. Daya saing global saat ini tidak hanya berbasis negara, namun sudah harus berbasis antar daerah di negara-neara lain," ujar Sofyan Djalil.

Sementara itu, Bupati Anas mengatakan dari keseluruhan program pembangunan, sektor ekonomi menjadi fokus utama yang digenjot pertumbuhannya. Sebab sektor ini berkaitan langsung dengan upaya mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Kesejahteraan ekonomi warga akan menjadi pondasi yang kuat dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Anas.

Anas melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terjadi karena bergeraknya semua sektor perekonomian daerah. Mulai pertanian, perikanan, UMKM, sektor barang dan jasa hingga pariwisata. Baik pemerintah daerah maupun pihak swasta masing-masing memiliki peran yang menentukan dalam mendorong semua sektor tersebut bergerak

“Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendirian. Tugas kami adalah menjadi trigger bagi perkembangan daerah, yang kami ejawantahkan lewat kebijakan yang mampu memicu sektor perekonomian warga. Masyarakat dan sektor swasta justru yang memiliki peran besar dalam menggerakkan roda industri dan proses kreatif di masyarakat,” ujar Anas.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lanjut Anas, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi selalu berada pada tren yang positif. Pertumbuhannya pun senantiasa di atas rata rata jawa timur dan nasional. Salah satu indikator yang mencerminkan besaran perekonomian daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Pada 2010 PDRB Banyuwangi sebesar 32,46 triliun, terus meningkat Rp. 36,95 triliun (2011), Rp. 42,10 triliun (2012), Rp 47,23 triliun (2013) dan Rp. 53,37 triliun (2014).

“Pertumbuhan nilai PDRB tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang terjadi di masyarakat bergerak secara positif dan berkesinambungan,” ujarnya.

Dengan besaran perekonomian yang terus naik, membawa dampak ke pendapatan per kapita masyarakat yangotomatis terdongkrak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi melonjak 62 persen dari Rp. 20,8 juta (2010) menjadi Rp. 33,6 juta (2014). Melampaui sejumlah kabupaten/kota di Jatim yang sebelumnya selalu di atas Banyuwangi.

“Dulu Banyuwangi selalu tertinggal dari Kabupaten Malang karena disana indikator pertumbuhan ekonomi dari pariwisatanya sangat hebat namun sekarang kita sudah bisa melampaui,” cetus Anas.

Dari aspek kapasitas fiskal, kemampuan APBD pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Belanja pemerintah turut menggerakkan perekonomian. Jika pada 2010, APBD baru Rp 1,29 triliun, maka tahun 2015 lalu menembus angka Rp 3 triliun. Terjadi peningkatan APBD sebesar 133 persen dari 2010 ke 2015. Secara kumulatif tumbuh 171,43 persen dari 2010 ke 2015 atau rata-rata 34,28 persen pertahun. Lebih tinggi dari nasional yang hanya di kisaran 15 persen pertahun.

Perkembangan positif dunia usaha di Banyuwangi juga terkonfirmasi lewat kinerja perbankan. Berdasarkan data resmi Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit di Banyuwangi pada 2010 sebesar 3,29 triliun, terus tumbuh menjadi Rp. 8,93 triliun pada 2015 (data November 2015). Secara kumulatif tumbuh 171,43 persen atau rata-rata 34,82 persen per tahun.

Level pertumbuhan itu di atas rata-rata pertumbuhan kredit secara nasional yang hanya di kisaran 15 persen per tahun. Kredit macet atau non performing loan (NPL) juga berhasil ditekan. Dari 4,1 persen menjadi 2,1 persen pada 2014.

“Indikator ini menunjukkan perekonomian banyuwangi membaik sehingga debitur lancar dalam menunaikan kewajiban kreditnya,” pungkas Anas. (Humas)