Banyuwangi Jawara Otonomi Awards

BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi berhasil menjadi yang terbaik dalam ajang Otonomi Awards 2013 yang digelar oleh The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) di JX International, Surabaya, Sabtu malam (30/11/2013).

            Kabupaten berjuluk "The Sunrise of Java" ini berhasil meraih penghargaan kategori khusus daerah dengan terobosan inovatif bidang pertumbuhan ekonomi, bidang partisipasi publik, serta grand champion kinerja politik. Dengan tiga penghargaan itu, Banyuwangi menjadi penyabet award terbanyak dibanding kabupaten/kota lain di Jatim.

            Ini merupakan gelar yang sudah lama "terbang" dari Banyuwangi, setelah pada 2004 lalu kabupaten ini pernah meraihnya. JPIP sendiri merupakan lembaga independen yang fokus pada peningkatan kapasitas dan inovasi daerah. Lembaga yang telah mendapat kepercayaan dari banyak pihak ini melakukan pemantauan dan penilaian otonomi daerah sejak 2001.

            "Alhamdulillah, berkat kekompakan masyarakat yang sangat hebat, Banyuwangi bisa meraih Otonomi Awards. Masyarakat Banyuwangi juaranya," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

            Menurut Anas, tanpa ada sinergi yang baik di antara seluruh elemen, mustahil sebuah program pembangunan bisa dijalankan. Di Banyuwangi, sinergi terus ditingkatkan antar-stakeholders, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat luas, organisasi masyarakat, TNI, kepolisian, hingga birokrasi itu sendiri.

            "Kunci sukses pembangunan ada pada kekompakan semua elemen. Saya sebagai kepala daerah hanya menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban saya," kata Bupati Anas.

            Di internal birokrasi, lanjut Bupati Anas, kekompakan terus dipupuk. Antara SDM senior dan muda berpadu membangun Banyuwangi. Otonomi Awards untuk Banyuwangi ini, kata dia, juga membuktikan betapa kompaknya birokrasi, antara yang senior dan yang muda saling melengkapi.

            "Saya banyak didukung oleh jajaran pemkab ini, khususnya anak-anak muda di birokrat. Mereka ini tanpa terekspos, mampu berlari mengikuti ritme kerja saya," tutur Bupati Anas.

            Diraihnya penghargaan di kategori pertumbuhan ekonomi, partisipasi publik, dan politik menunjukkan terus meningkatnya kinerja pembangunan di Banyuwangi. Dalam soal pembangunan ekonomi, terlihat kinerja pertumbuhan yang menggembirakan. Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 6,22%, di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,1%. Tahun 2011, ekonomi Banyuwangi tumbuh 7,02%, jauh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 6,5%. Pada 2012, pertumbuhan Banyuwangi mencapai 7,27%, juga melampaui pertumbuhan nasional sebesar 6,23%.

            Selain pertumbuhan ekonominya yang signifikan, keberhasilan Banyuwangi di kategori ini juga karena  sejumlah langkah strategisnya. Diungkapkan dewan juri Otonomy Award, Banyuwangi dengan pertumbuhan ekonominya tinggi, dianggap telah berhasil mengkolaborasikan strategi peningkatan investasi dengan peningkatan pariwisata, seni, dan budaya. Pada kategori ini, Banyuwangi berhasil menyisihkan empat kabupaten kota yang juga inovatif dalam mendorong pertumbuhan ekonominya, yaitu Kabupaten Tuban, Ponorogo, Blitar, dan Kota Probolinggo

            Bupati Anas mengatakan, pihaknya konsisten membangun infrastruktur, memproteksi dan membangkitkan usaha kecil menengah, mendorong pariwisata, menggerakkan sektor riil, dan menjalin kemitraan dengan swasta. "Private partnership untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ekonomi lokal," jelasnya.

            Tingkat kemiskinan di Banyuwangi menurun dengan sangat drastis dari level 20,09% pada 2010 menjadi 10,48% pada 2012. Bahkan di sejumlah kecamatan yang pada 2009 tingkat kemiskinannya masih di level 20-40%, kini sudah berhasil ditekan di bawah 10%. Adapun tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun dari 3,92% pada 2010 menjadi 3,40% pada 2012.

            "Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi bersifat inklusif, bisa mengentaskan kemiskinan," kata Anas.

            Dia menambahkan, untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, partisipasi publik sangat diperlukan. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan di Banyuwangi berbasis asas partisipatoris.

            "Secara umum, program pembangunan kami jalankan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan artinya penyusunan program dilakukan secara terbuka. Akuntabel artinya pengambil kebijakan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh publik. Partisipatif diwujudkan dengan mengakomodasi opini kritis masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan," tutur Bupati Anas.

            Dia mencontohkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah, seluruh usulan publik ditampung, dibahas secara berjenjang, dan disampaikan hasilnya secara obyektif kepada publik.

            "Masyarakat terlibat aktif sejak Musrenbang tingkat desa. Publik bisa memantau apakah programnya diakomodasi atau tidak. Berkembang kritik terbuka. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi apa yang diinginkan masyarakat," pungkas Bupati Anas. (Humas Protokol)