Bupati Klarifikasi UNAIR Banyuwangi

BANYUWANGI  – Bupati Abdullah Azwar Anas mengundang  para pimpinan perguruan tinggi swasta se Kabupaten Banyuwangi di Aula Rempeg Jogopati, Senin (3/3). Pertemuan ini sebagai tindak lanjut pertemuan 7 PTS dengan pihak Pemkab di Kantor Dinas Pendidikan pada Minggu (23/2. Saat itu ketujuh PTS meminta klarifikasi dan penjelasan Pemkab, terkait pendirian pendirian Universitas Airlangga di Banyuwangi.  

Bupati Anas mengatakan kehadiran UNAIR di Banyuwangi  menjadi salah satu instrumen untuk memajukan masyarakat dan daerah. Sama sekali tidak bertujuan untuk bersaing dengan universitas swasta yang sudah ada di Banyuwangi. Justru, Bupati Anas berkeyakinan kehadiran  universitas negeri bisa menjadi sinergi positif bagi perkembangan universitas swasta. “Salah satunya universitas negeri bisa membuka jaringan internasional yang bisa dimanfaatkan oleh PTS,” kata Bupati Anas.

Terkait masalah hukum pendirian UNAIR, menurut Bupati Anas, pihak Kementrian Pendidikan dan UNAIR lebih paham karena keduanya memiliki pakar hukum yang mumpuni. Selama ini rapat pengambilan keputusan hingga disetujuinya UNAIR masuk Banyuwangi berlangsung terbuka dan melibatkan pihak Kementrian dan rektorat UNAIR. “Kami melakukan rapat lengkap dengan tim UNAIR di Surabaya yang juga melibatkan tim hukum UNAIR. Kajian mendalam dari aspek yuridis telah dilakukan oleh Dirjen Dikti dan UNAIR,” ujar Bupati.

Untuk itu, Bupati Anas menegaskan, tidak akan berdebat dalam aspek yuridis berdirinya universitas. Jika ada perbedaan pandangan dan pendapat terkait hal tersebut, Bupati menganggapnya sebagai dinamika dalam proses berdemokrasi. “Kami berterima kasih kepada pimpinan PTS yang mendukung, jika belum kami juga sangat menghargai karena itu adalah hak untuk  berpendapat. Namun ada proses dalam demokrasi yang memberikan peluang lebih besar bagi representasi mayoritas. Ini adalah agenda rakyat yang lama belum terwujud,” tutur Bupati.

Sementara itu mewakili pimpinan PTS lainnya, Ketua STIKES, Soekarjo menyampaikan dukungan atas pendirian UNAIR di Banyuwangi. Menurut Soekarjo, kebijakan yang diambil Pemkab menghadirkan UNAIR pada prinsipnya untuk kepentingan masyarakat, maka sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi dari seluruh PTS. “Kami tahu masyarakat pasti mendukung kebijakan ini, karena itu kami memilih untuk mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok atau golongan,” tandas Soekarjo. Soekarjo pun mengamini jika keputusan PTS yang tidak setuju dengan kehadiran Universitas Negeri Airlangga, merupakan dinamika yang tidak bisa dihindari.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa dukungan terhadap berdirinya UNAIR datang dari berbagai pihak. Dibacakan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Dwiyanto dukungan yang  dikirimkan langsung secara resmi kepada Dirjen Dikti, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI antara lain dari Ketua DPRD Banyuwangi, Pengurus Cabang NU dan PD Muhammadiyah, tokoh-tokoh  lintas agama (NU, Muhammadiyah,MUI, Hindu, Budha, Kristen, Katholik, LDII, Al-Irsyad-red), komunitas sekolah SMPN dan SMP Swasta serta MKKS SMAN dan SMA Swasta se Kabupaten Banyuwangi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Sekkab Slamet Kariyono, Kepala Bappeda Agus Siswanto, Direktur AKABA  Andi Dahlan Sadli, Ketua STIKES Soekarjo, Ketua Staida Abdul Choliq Syafaat, , Ketua STAIDU Abdur Rouf dan perwakilan Akademi Kesehatan Rustida, Eko prabowo, Rektor UNIBA Teguh Soemarno, perwakilan Universitas Bakti Indonesia Sulistiyono dan perwakilan Sekolah Tinggi Islam Blambangan Hendro Juwono. (Humas & Protokol)