DPRD Setujui Pengajuan Bupati Banyuwangi Atas 2 Raperda

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi menyatakan persetujuannya atas 2 Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah Banyuwangi, Rabu (13/5) lalu. Dua Raperda tersebut, yakni Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda)  Kabupaten Banyuwangi  Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Persetujuan tersebut mengemuka dalam sidang paripurna yang digelar Senin (18/5)  siang di ruang sidang paripurna DPRD Banyuwangi.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sri Utami Faktuningsih ini, pihak eksekutif diwakili oleh Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko. Secara bergiliran, masing-masing fraksi dipersilahkan  menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait perubahan 2 Raperda tersebut.

Fraksi PKB, PDI-P, Golkar- PAN, Gerindra Sejahtera, Hanura-Nasdem, Demokrat dan PPP seluruhnya menyetujui perubahan 2 raperda tersebut. Namun, meski setuju, masing-masing memberikan catatan khusus. Mulai dari soal pajak yang diminta perlu ada konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sebelum keputusan tersebut diteken oleh bupati; perlunya pengecualian terhadap nelayan kecil. Agar nantinya retribusi yang ditetapkan tidak memberatkan mereka di kemudian hari; rendahnya transparansi dan akuntabilitas atas retribusi juga menjadi poin yang dititikberatkan, sehingga ke depan perlu ada SKPD khusus yang mengawasi.

Tak hanya itu, mereka juga meminta agar upaya untuk memaksimalkan tempat-tempat wisata dan olahraga yang belum terkelola dengan baik, didorong terus, serta diimbangi dengan pembangunan sarana prasarana yang memadai. Begitu pula dengan  besaran tarif untuk pedagang asongan, warung nasi dan kios souvenir yang mereka sarankan untuk  ditinjau kembali karena dirasa memberatkan.

Terkait raperda retribusi perizinan tertentu, mereka minta agar perolehan izin tidak makan waktu lama dan berbelit-belit, serta harus terjadi kondisi yang berimbang antara hasil yang didapat dengan retribusi yang harus mereka bayar. Ini penting supaya ada kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meminimalisir pungutan liar.

Tak cuma usulan. Ada pula  pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa  fraksi, seperti : mengapa objek wisata Watu Dodol dimasukkan dalam pajak retribusi pemda? Padahal selama ini pengelolaannya dilakukan oleh Kodim 0825. Begitu juga dengan Pantai Mustika yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Sejumlah masukan juga dikemukakan oleh fraksi-fraksi tersebut. Diantaranya untuk mengatasi kekurangan tenaga penarik retribusi, perlu ada penambahan. Juga perlu ditingkatkannya ketegasan Satpol PP dalam menindak wajib pajak nakal.

Perlu diketahui, pada Rabu (13/5) lalu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan nota penjelasan terkait 2 raperda tersebut. Bupati Anas menyebutkan poin-poin terkait 2 Raperda tersebut yang menjadi titik tekannya. Yang pertama adalah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda  Kabupaten Banyuwangi  Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Menurut Bupati Anas, disusunnya perubahan peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum terhadap perubahan pengertian subjek retribusi tentang hasil penangkapan kapal perikanan nelayan kecil, tambahan penarikan retribusi di bidang rekreasi dan wisata, serta uji laboratorium.

Bupati Anas mengatakan,  sejak ditetapkannya Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha masih terdapat beberapa objek retribusi yang belum masuk ke dalam peraturan daerah, sehingga beberapa potensi yang berdampak pada Pendapatan Asli  Daerah (PAD) kurang terserap secara maksimal. Dengan adanya perubahan ini diharapkan ke depan potensi PAD bisa maksimal dalam pemungutannya.

Perubahan materi Raperda yang disampaikan orang nomor satu di Banyuwangi itu antara lain ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi : Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan ikan dari Pemerintah Daerah, kecuali dari hasil penangkapan kapal perikanan nelayan kecil.

Begitu pula dengan Pasal 59 ayat 1, diubah sehingga berbunyi : Objek retribusi tempat rekreasi, wisata dan olahraga meliputi a) Gelanggang Olahraga Tawangalun, b) Lapangan Taman Blambangan, c) Stadion Diponegoro, d) Grand Watu Dodol, e) Pulau Tabuhan, f) Pantai Watu Dodol, g) Pantai Mustika.

Untuk ketentuan Lampiran I Romawi VIII Tarif Uji Laboratorium diubah sebagaimana tercantum dalam rancangan peraturan daerah.

Sementara ketentuan Lampiran VII Retribusi tempat olahraga ditambah 1 huruf, yakni huruf D. Isinya memuat tentang tarif retribusi masuk kawasan rekreasi/wisata  seperti Grand Watu Dodol, Pulau Tabuhan, Pantai Watudodol dan Pantai Mustika.

Disebutkan dalam lampiran tersebut, wisatawan nusantara, pada hari biasa dikenai tarif Rp 5 ribu, sedangkan pada hari libur atau hari besar Rp 7.500,-. Berbeda dengan wisatawan mancanegara yang pada hari biasa dikenakan tarif Rp 10 ribu dan pada hari libur / besar Rp 15 ribu.

Untuk kendaraan roda dua, tarifnya sebesar Rp 2500,- pada hari biasa, dan naik menjadi Rp 5 ribu pada hari libur/besar. Kendaraan roda empat, sedikit lebih mahal, yakni tarifnya sebesar Rp 5 ribu pada hari biasa, dan RP 10 ribu pada hari libur/ besar. Untuk kendaraan bus tarifnya mencapai Rp 10 ribu pada hari biasa, yang naik dua kali lipat menjadi Rp 20 ribu pada hari libur/ besar.

Warung makan dan  kios souvenir juga dikenai tarif khusus, yaitu pada hari biasa  Rp 7500/ hari, dan di hari libur/besar Rp 10 ribu/hari. Sedangkan pedagang asongan di hari biasa dikenai tarif Rp 7500/hari dan sebaliknya di hari libur/besar tarifnya  Rp 10 ribu/hari.

Raperda kedua, yaitu Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, tujuannya, terang  Bupati Anas, juga tak jauh berbeda dengan penyusunan Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Yaitu sebagai dasar hukum pemungutan retribusi dan sebagai optimalisasi PAD di bidang usaha perikanan di Kabupaten Banyuwangi.

Perubahan materi Raperdanya yakni, ketentuan Pasal 51 ayat 1 diubah sehingga bunyinya menjadi : 1) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah : A) Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan : 1) Pembudidayaan ikan, 2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah kabupaten serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai 4 mil laut; B) Pengolahan hasil usaha perikanan.

Ketentuan Pasal 58 ayat 1 juga diubah, bunyinya menjadi : 1) Izin usaha penangkapan dan usaha pengumpulan , pengolahan, pengangkutan dan pemasaran berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dengan kewajiban memberikan laporan secara periodik.

Perubahan juga terjadi pada ketentuan Pasal 71 yang mendapatkan penambahan dua ayat baru, yaitu ayat 4 dan 5, sehingga berbunyi : 4) Pemilik/pengusaha perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 dikenakan sanksi administrasi berupa : a) Peringatan tertulis, b) Penghentian izin usaha, atau c) Pencabutan izin; 5) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Sementara ketentuan lampiran tarif retribusi izin usaha perikanan kelautan diubah sebagaimana tercantum dalam rancangan peraturan daerah.

Bupati Anas berharap, dengan disampaikannya nota penjelasan atas dua raperda tersebut, para anggota dewan saat melakukan pembahasan, dapat memahami maksud diubahnya raperda tersebut, yakni  demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. (Humas & Protokol)