Saat Walikota Bima dan Bupati Banyuwangi Sharing Masalah Akuntabilitas Pemerintahan dan Pengembangan Pariwisata

BANYUWANGI – Keberhasilan Banyuwangi yang meraih nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya selama tiga tahun berturut-turut, memicu daerah lain untuk meniru praktik pelaksanaannya. 
Salah satunya adalah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang datang langsung dipimpin Walikotanya, Muhammad Lutfi untuk sharing langsung ke Banyuwangi, Jumat (15/11/2019). Rombongan ditemui Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di pendopo Sabha Swagata Blambangan. 

Lutfi mengaku penasaran dengan apa yang menjadikan Banyuwangi meraih Nilai A. "Terus terang kami penasaran sekali bagaimana Banyuwangi bisa meraih nilai terbaik. Nilai SAKIP kami baru C, dan kami berupaya segera menuju B. Karena itu kami datang kemari untuk melakukan studi tiru," ujar Lutfi. 

SAKIP Banyuwangi yang dinyatakan terbaik di Indonesia, imbuh Lutfi, tentu tak lepas dari pelayanan publik yang baik yang diberikan Pemkab Banyuwangi bagi rakyatnya. "Kami lihat pelayanan dan lain-lainnya berjalan dengan baik. Program-programnya terukur. Ini menjadi role model yang akan kami contoh untuk diterapkan di Kota Bima," imbuhnya. 

SAKIP merupakan sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi. Yakni laporan anggaran, kinerja ‘output’ program pembangunan, kinerja ‘outcome’ program dan kinerja sasaran.

Selain itu, Lutfi juga tertarik dengan tumbuhnya sektor pariwisata Banyuwangi. "Tadi kami banyak mendengar pariwisata Banyuwangi ini juga melibatkan masyarakat. Semua di-create dari bawah. Jadi antara pemerintah daerah dan rakyatnya berjalan beriringan. Ini yang akan kami perdalam lagi agar di Bima bisa lebih melibatkan partisipasi publik," tukas Lutfi. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Anas mempersilahkan Kota Bima untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Banyuwangi. Baik tentang SAKIP maupun yang lainnya.

Keberhasilan Banyuwangi mendapat predikat SAKIP terbaik ini, kata Anas, lantaran ada  beberapa langkah yang dilakukan Banyuwangi dalam mengimplementasikan SAKIP.

“Komitmen kami bangun  bersama dengan para kepala SKPD. Begitu pula penguatan peran masing-masing mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Selain itu juga rutin dilakukan evaluasi kinerja SKPD serta intens berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),”ujar Anas.

Sedangkan untuk meminimalkan tumpang tindih kegiatan antar SKPD, tambahnya, program SKPD disederhanakan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Sistem aplikasi SAKIP juga dibangun mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja secara online hingga sistem monitoring kinerja pegawai.

Terkait pariwisata, Anas menyebut, bahwa apa pun yang ditemui di Banyuwangi adalah destinasi wisata. Meski demikian, ujar Anas, pariwisata ini layaknya kereta api atau gerbongnya yang menjadi guidance. Sementara di dalamnya reformasi birokrasi harus berjalan, karena itulah yang menjadi kunci atau nafasnya. (*)