Banyuwangi Akan Optimalkan Pelibatan UMKM dalam Belanja Daerah

Banyuwangi – Berbagai program dilakukan Kabupaten Banyuwangi untuk mendorong pemulihan ekonomi arus bawah. Saat ini Pemkab Banyuwangi mengupayakan  keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Apalagi saat ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang menjalankan program pembuatan e-katalog nasional, sektoral, dan lokal, untuk menampung produk-produk UMKM berupa barang dan jasa yang dapat digunakan oleh pemerintah.

“Ini harus kita tangkap sebagai media untuk mengembangkan UMKM kita,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat membuka sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan di Banyuwangi, Jumat (4/3/2022).

Pemkab langsung mengundang dua pejabat LKPP untuk memberikan materi terkait regulasi tersebut. Yakni Setya Budi Arijanta, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP dan Yulianto Prihandoyo Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP.

LKPP sendiri telah diamanatkan oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berasal dari UMKM.

“Kami optimis dengan program afirmatif dari pemerintah pusat ini akan bisa mengembangkan UMKM di daerah. UMKM diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Membeli produk lokal artinya ikut membantu pemulihan ekonomi nasional,” kata Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Setya menjelaskan bahwa LKPP juga sedang mempersiapkan toko daring untuk memproses transaksi jual dan beli produk UMKM.

"Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dipangkas. Ke depan, sejak dari OSS mendapatkan ijin, mereka bisa langsung masuk e-katalog sehingga tidak ada proses administrasi yang panjang. Ini yang harus pemkab tangkap bagaimana memfasilitasi UMKM setelah dapat ijin langsung terintegrasi dengan toko daring," ujar Setya.

"Banyuwangi kan sudah ada program jemput bola ijin usaha mikro. Nah ini harus diperluas lagi bagaimana mereka yang dapat NIB segera onboarding di marketplace," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Setya juga membeberkan bagaimana nantinya proses pengadaan juga akan disederhanakan. Terutama yang melibatkan UMKM. 

"Kami terus berupaya menyederhanakan, seperti cara pembayaran di depan untuk membantu perputaran uang di UMKM," kata Setya.

Sosialisasi di Banyuwangi ini diikuti olrh seluruh kepala OPD, Pengguna Anggaran, hingga bendahara dinas. (*)