BUPATI SERAHKAN DANA BANTUAN KEPADA 9 PARPOL
Selasa, 14 Desember 2010
Banyuwangi- Sebanyak 9 Partai Politik mendapat dana bantuan dari APBD 2010 masing-masing Parpol mendapat jumlah yang variatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik.
Bupati Banyuwangi H. Abdullah Aswar Anas,MSi, bertempat di Aula Minakjinggo Pemkab Banyuwangi, Senin (11/12) menyerahkan dana bantuan kepada 9 Partai Politik yakni;
Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) sebesar RP. 173,7 juta,
Partai Demokrat (PD) sebesar Rp.133 juta,
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp.88,2 juta,
Partai Kebangiktan Nasional Ulama (PKNU) sebesar Rp.52,4 juta
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar Rp.52,1 juta
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp.39,8 juta
Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp.31,3 juta
Partai Partai hati Nurani rakyat ( Hanura) sebesar Rp. 30,3 juta
Partai Pepublik Nusantara (RepublikaN) sebesar Rp. 12,4 juta.
Besar kecilnya bantuan ditentukan dari suara sah yang diraih parpol bersangkutan.
Dalam sambutannya Bupati Anas menjelaskan, bantuan keuangan untuk Parpol tidak serta merta diberikan oleh pemerintah/ pemerintah daerah, karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah prosedur pengajuan bantuan keuangan parpol, verifikasi kelengkapan administrasi parpol, mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepadaParpol, aturan penggunaan bantuan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan parpol.
Dalam kesempatan itu Bupati Anas berharap, partai politik bisa memahami dan berbesar hati untuk mencukupi seluruh prosedur standard yang telah diberlakukan dan diatur dalama Peraturan pemerintah (PP) No.5 tahun 2009.
“Saya bersyukur masih diberi kekuatan dan konsistensi untuk terus berjuang melakukan normalisasi serta reformasi birokrasi demi kemajuan Banyuwangi, kami juga terus berusaha mendongkrak kinerja yang lebih professional. Ujar Bupati Anas.
Dikatakan kang anas lebih lanjut, “Hubungan yang lebih kondusif bersama rekan-rekan legislative dan jajaran Muspida tengah kami jalin dengan intensif, agar seluruh rancangan kebijakan yang kita gulirkan bisa mendapat dukungan penuh dan bisa dilaksanakan dengan tuntas demi kemaslahatan seluruh masyarakat Banyuwangi”.
Diingatkan oleh Bupati, apapun yang terjadi pada masa Pemilu Kada dan wakada adalah fenomena biasa dalam percaturan politik, yang terpenting adalah bagaimana membangun suasana kondusif demi berjalannya program pembangunan tanpa mengdepankan premordialisme suatu unsure atau golongan tertentu. Acara penyerahan dihadiri oleh Muspida, pejabat komponen pemda, pimpinan dan pengurus parpol dan undangan lainnya (Humas).