Dinsosnakertrans Selenggarakan Bimtek Bagi Service Provider PKH

BANYUWANGI – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) mengadakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi service provider (tenaga penyedia layanan) di bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan di lokasi pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat (28/9).

Pemkab Banyuwangi memang mendapatkan mandat  dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Fasilitas yang diberikan berupa bantuan tunai kepada RTSM yang memenuhi persyaratan tertentu, terkait upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyuwangi adalah salah satu diantara 88 kabupaten/kota yang dipercaya menerima program tersebut.

Agar fasilitas tersebut bisa tersampaikan dengan tepat pada  sasaran, maka diperlukanlah tenaga penyedia layanan, yang dilatih melalui bimtek ini. Dengan terbentuknya service provider  yang benar-benar memahami  prosedurnya  di lapang, membuat keluarga miskin dapat mengakses layanan tersebut dengan optimal.

Menurut Ketua Panitia, Tatik Tina Melati, para peserta bimtek ini secara khusus akan dikenalkan pada gambaran umum mengenai PKH, selain itu juga diajarkan bagaimana mengisi formulir verifikasi komponen kesehatan dan pendidikan. Melalui bimtek ini diharapkan permasalahan yang ditemui di lapang bisa teridentifikasi, dan diperoleh solusinya melalui diskusi terfokus. Selain itu yang terpenting, ujar Kepala Bidang Sosial pada Dinsosnakertrans Banyuwangi ini, akan tumbuh komitmen petugas service provider untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sementara itu, Asisten  Pembangunan dan Kesra, Suhartoyo yang membuka acara mengatakan, PKH ini merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi keluarga miskin. PKH diberikan kepada RTSM yang terpilih, dan mereka diwajibkan menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. “Upaya ini harus kita dukung sepenuhnya. Jangan sampai warga kita yang tertinggal menjadi semakin terbelakang, dan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya semakin dalam. Kami titip untuk para petugas Puskesmas, Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, guru sekolah dan guru pesantren agar benar-benar mengawal program pro - poor ini” tuturnya.

Di Banyuwangi, PKH  diujicobakan secara bertahap. Pada tahun 2007, kecamatan yang mendapatkan program ini diantaranya  Kecamatan Purwoharjo, Gambiran, Genteng, dan Glagah. Semakin berkembang di tahun 2009, jumlahnya bertambah 3 kecamatan, yakni Pesanggaran, Kabat dan Singojuruh. Sedangkan pada tahun 2012, Kementrian Sosial  menambahkan 3 kecamatan lagi, antara lain Kecamatan Muncar, Sempu dan Songgon.

Kegiatan yang berlangsung di aula Minak Jinggo Kantor Sekretariat Pemkab Banyuwangi itu diikuti oleh Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) kecamatan, Kepala PT Pos & Giro Banyuwangi,  dan  Kepala Sekolah SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK/Sederajat yang siswanya terdaftar sebagai peserta PKH. Selain itu ada pula Kepala UPT Dinas Kesehatan kecamatan, Kepala Pelayanan Kesehatan (Pustu, BKIA, Posyandu), dokter, bidan, Camat Sempu, Camat Songgon dan Camat Muncar. Tak ketinggalan calon penerima bantuan PKH juga dihadirkan dalam kesempatan itu. Sedangkan nara sumber berasal dari Kementrian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi . Sehari sebelumnya, para peserta juga diajak tinjau lokasi ke Kecamatan Muncar, untuk mengetahui langsung kondisi RTSM di kawasan tersebut. (Humas & Protokol)