Kemensos RI Dukung Penanganan Eks WTS Banyuwangi

KALIPURO – Dukungan datang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI)   untuk menangani permasalahan lokalisasi di Banyuwangi, Selasa (16/4 ).  Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dihadirkan Kemensos untuk turun tangan mensosialisasikan rehabilitasi sosial eks wanita tuna susila (WTS).  Sebab penanganan masalah tuna susila tidak bisa hanya dengan menggusur atau menutup lokalisasi semata. Banyak dampak sosial baru yang akan muncul jika kebijakan yang dibuat hanya mengedepankan penutupan lokalisasi saja.

Kali ini, Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) di Banyuwangi  yang di daerahnya terdapat lokalisasi juga diundang sebagai peserta. Selain itu juga dari sekretariat Kesejahteraan Masyarakat, LKS yang menangani tuna susila, TKSK Kecamatan, dan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan  Satpol PP.

Dirjen Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos RI, Dr. Sonny W. Manalu, MM menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyokong kabupaten/kota yang menunjukkan keseriusannya dalam menangani penutupan lokalisasi dan eks  WTS. Menurut Sonny, Mensos menjanjikan, bila ada kabupaten/kota yang bersedia menanggulangi WTS di wilayahnya, Kemensos bersedia menanggung semua biaya pelatihan ketrampilan  dan training  sang WTS yang akan menjadi bekal selepas ia meninggalkan profesinya tersebut. Mensos juga akan menjamin biaya pemulangan ke daerah asal dan membiayai mereka hingga survive kembali ke masyarakat dengan ketrampilan barunya. Jaminan hidup tersebut akan diberikan selama 3 bulan.

Dan bak gayung bersambut, tandas Sonny, Banyuwangi merespon hal tersebut dengan cepat dan tepat.“Kami salut, dalam waktu satu tahun, Banyuwangi menjadi  satu-satunya kabupaten yang berhasil menutup 11 lokasi lokalisasinya,” ungkap  Sonny. Karena itu, jelas Sonny, Mensos memilih Banyuwangi sebagai pilot project program  ini mewakili kabupaten/kota lain se-Indonesia, dengan target, tahun ini semua lokalisasi di Banyuwangi tutup, dan semua penghuninya kembali ke jalan yang benar.

Menurut Sonny, nantinya akan dilakukan pertemuan antara Mensos dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam rangka pemulangan WTS secara massal. “Kami ingin upaya Banyuwangi membebaskan wilayahnya dari WTS ini juga dicontoh kabupaten/kota lain. Sebab secanggih apapun pembangunan di suatu kabupaten, tapi kalau WTS-nya masih merajalela, maka itu berarti kabupaten/kota tersebut belum layak disebut sejahtera,” tegas Sonny dalam acara yang diadakan di Hotel Mirah Banyuwangi ini.

Sementara itu, di hadapan Dirjen Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos RI dan seluruh peserta, Bupati Anas menyatakan keseriusannya dalam menangani  WTS, utamanya dengan memberikan bekal ketrampilan bagi mereka. “Sejak awal pemerintahan saya, berbagai ikhtiar untuk menekan praktik prostitusi sudah dilakukan, mulai dari penutupan lokalisasi saat memasuki bulan Ramadhan hingga pemasangan kamera CCTV di masing-masing lokalisasi untuk memberikan efek jera. Namun upaya itu masih belum bisa maksimal,” terang Bupati Anas. Tak mau menyerah, Bupati terus mendorong Forpimka untuk tak berhenti mengupayakan penutupan lokalisasi. Bahkan Bupati menjanjikan akan memberikan penghargaan bagi Forpimka yang berhasil menutup lokalisasi, seperti Forpimka Kecamatan Rogojampi yang beberapa saat lalu telah  mampu menutup lokalisasi di wilayahnya .

Namun Bupati mengaku, saat ini Pemkab Banyuwangi tengah memikirkan  upaya  pengambilalihan bekas lokalisasi. “Secara komprehensif, bekas lokalisasi tersebut akan diambil alih menjadi fasilitas publik. Tak hanya berupa rumah ibadah saja, tapi juga bisa diubah menjadi lapangan sepak bola atau volley ball,” ujar Bupati. Menariknya, masyarakat menunjukkan kekompakannya mengambil alih bekas lokalisasi tersebut dengan cara iuran untuk pembebasan lahannya. “Pemkab tidak akan tinggal diam. Kami akan membantu sebagian pendanaannya lewat APBD 2014,”pungkas Bupati.

Kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi para pihak dalam penanganan permasalahan WTS ini dilaksanakan dalam bentuk Forum Group Discussion. Sedangkan  yang menjadi nara sumber antara lain Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang membawakan materi ‘Kebijakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dalam rangka Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Provinsi Jawa Timur. Juga nara sumber dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim berkolaborasi dengan Dinsos Kabupaten Banyuwangi yang mengupas soal ‘Langkah-langkah operasional yang telah dilakukan serta peran dan tanggung jawab dalam rangka penutupan lokalisasi di Kabupaten Banyuwangi dan pemulangan eks WTS’. ((Humas & Protokol)