Klinik Bisnis UMKM Banyuwangi Boyong 'UNS AWARD'

BANYUWANGI – Klinik bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Banyuwangi  memboyong UNS Award ‘Dharma Bakti Adikarya Baraya Nugraha’, akhir Mei lalu (29/5).

Dijelaskan Plt. Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) & UMKM, Alief Rachman Kartiono melalui Kepala Bidang UMKM Budhi Susanto, anugerah UNS Award tersebut diberikan oleh  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan UMKM Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. “Klinik bisnis UMKM Banyuwangi ditetapkan sebagai Pelopor Pengembangan UMKM Terbaik atas perannya memfasilitasi permodalan, manajemen, peningkatan sumber daya manusia, perizinan dan pemasaran UMKM,”ujar Budhi.

Menurut Budhi, penghargaan yang diberikan di Student Center UNS tersebut diserahkan oleh Rektor UNS Prof. Dr. Ravik Karsidi kepada perwakilan Dinkop & UMKM Banyuwangi Hadi Sugiyanto selaku pendamping Klinik UMKM. Dalam penyerahan penghargaan yang dirangkai dengan acara Dies Natalis ke-37 UNS itu, terang Budhi, Ravik mengatakan sektor UMKM merupakan penguat perekonomian Indonesia. Menjamurnya UMKM justru bagus  untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Ke depan, usaha membangun performance UMKM menjadi tanggung jawab bersama para pengambil kebijakan  di tingkat daerah.

Sementara itu, kata Budhi, Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi juga mengatakan, untuk lebih mendorong dan mengembangkan sektor UMKM, nantinya akan dibangun Pusat  Layanan Usaha Terpadu (PLUT).  “Tahun 2013 ini, Kementrian Koperasi & UKM  akan  membentuk PLUT di 15 provinsi. Sehingga diharapkan pada 2020 nanti di semua kabupaten/kota telah terdapat PLUT,”tutur Budhi. Ada 7 jenis layanan yang dipersiapkan ketika PLUT resmi beroperasi, antara lain konsultasi bisnis, pendampingan atau monitoring bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, networking dan pustaka entrepreneur. Bahkan untuk memaksimalkan PLUT itu sendiri, Kemenkop & UKM memberi kebebasan pada setiap daerah untuk menetapkan fokus layanannya disesuaikan dengan keperluan dan potensi sumber daya yang dimiliki. (Humas & Protokol)