Musrenbangcam, Banyuwangi Beri Reward Tambahan Anggaran Infrastruktur di Desa  

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi mulai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) 2023. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta kepada para Camat untuk fokus pada program pemulihan ekonomi dan penguatan insfrastruktur.  Bahkan Banyuwangi akan memberikan reward tambahan anggaran untuk  insfrastruktur di desa-desa.

"Ada yang berbeda pada Musrenbangcam kali ini. Meski di tengah pandemi Covid-19 dengan segala keterbatasan, untuk pertama kalinya kami akan memberikan alokasi PIK (Pagu Indikatif Kecamatan) Insfrastruktur Jalan dan PIK Kelurahan (Alokasi Dana Kelurahan), selain PIK Reguler yang telah rutin diberikan di tahun-tahun sebelumnya. Ini akan kita berlakukan mulai tahun 2023 ke depan," kata Ipuk, saat membuka Musrenbangcam di Kantor Kecamatan Bangorejo, Rabu (23/2/2022).

PIK Infrastruktur Jalan merupakan perhitungan berdasarkan realisasi PBB sebelum jatuh tempo, atau diberikan atas reward kinerja realisasi PBB masing-masing desa.

“Kami sediakan PIK infrastruktur jalan sekitar Rp 23,4 M bagi desa yang telah melunasi target pembayaran PBB di wilayahnya. Sudah ada 114 desa yang memenuhi syarat ini, jadi mereka akan mendapatkan tambahan anggaran PIK untu tahun 2023 mendatang,” kata Ipuk.

Khusus pada 2022 ini, Banyuwangi menargetkan sedikitnya 1000 titik, baik itu pembangunan maupun perbaikan jalan. Infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas pembangunan tahun ini.
“Pembangunan jalan bukan semata soal insfrastruktur saja, melainkan juga bagian dari pemulihan ekonomi. Karena tidak hanya sekadar perbaikan jalan, tapi juga ada dampak ekonomi turunannya," jelas Ipuk.

"Dari program padat karya ini, setidaknya terdapat sekitar 10 ribu orang yang terlibat turut bekerja. Selain itu dampak tidak langsungnya adalah memperlancar mobilitas dan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru," tambah Ipuk.

Selain PIK Insfrastruktur jalan, Pemkab Banyuwangi juga memberikan perhatian pada kelurahan dengan memberian PIK Kelurahan. Sama dengan PIK Infrastrutur Jalan, perhitungan PIK Kelurahan diberikan berdasarkan realisasi PBB masing-masing kelurahan. "Saya harap dengan adanya PIK Infrastruktur Jalan dan PIK Kelurahan ini memacu desa dan kelurahan untuk meningkatkan kinerja," kata Ipuk.

Tidak hanya fokus pada insfrastuktur jalan, dalam Musrenbangcam  yang bertema "Akselerasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni dan Pengembangan SDM", Ipuk juga meminta kecamatan untuk fokus kepada pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas SDM dan sistem kesehatan, kesenjangan sosial, penguatan modal sosial masyarakat, kualitas layanan publik dan adaptasi manajemen pemerintah, dan kapasitas fiskal daerah.

Musrenbangcam ini diikuti sekitar 5.000 partisipan yang tersambung secara online di 25 kecamatan se-kabupaten. Hadir dalam muarenbangcam tersebut anggota DPRD Banyuwangi dari dapil IV. Termasuk juga diikuti secara virtual dari desa, OPD, perguruan tinggi, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Musrenbangcam ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan 2023, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan," kata Ipuk. (*)