Ombudsman Perwakilan Jatim Observasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Banyuwangi

BANYUWANGI –  Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mengunjungi Kabupaten Banyuwangi, Kamis (20/5/2019). Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerima langsung kedatangan tim Ombudsman yang akan melakukan observasi terkait kepatuhan pelayanan publik di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Ombudsman adalah lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan,serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dimana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Muflihul Hadi mengatakan kehadirannya hari ini bersama 2 anggota timnya untuk memastikan kesiapan  Kabupaten Banyuwangi terkait survei kepatuhan standar pelayanan publik  yang diadakan oleh Ombudsman.

“Di bulan Agustus nanti, Ombudsman akan melakukan survey kepatuhan standar pelayanan publik di Indonesia. Nah, kedatangan kami kemari kali ini untuk mengobservasi dan memastikan kesiapan Kabupaten Banyuwangi, agar pada saat dilakukan penilaian pada bulan Agustus nanti, nilai Banyuwangi sudah memenuhi standar,” tutur Muflihul Hadi.

Muflihul mengatakan, Banyuwangi selama ini sudah memiliki banyak prestasi. “Jika Banyuwangi dinyatakan pelayanan publiknya sudah memenuhi standar, maka ini akan menyempurnakan prestasi Banyuwangi terkait pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,” ujarnya.

Kalau orang mengurus sesuatu, imbuh Muflihul, harus ada standar pelayanan yang dinilai. Ada 15 indikator.  Di antaranya  persyaratan apa yang harus dipenuhi si pemohon, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, apakah ada loket pengaduan atau tidak serta bagaimana pengelolaannya, dan fasilitas untuk kaum rentan seperti difabel, lansia atau ibu hamil.

Muflihul berharap, sebelum bulan Agustus, apa-apa yang belum dipenuhi Banyuwangi, segera dipenuhi.

Di Banyuwangi, tim observer ini mengunjungi Mal Pelayanan Publik dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu mereka juga melakukan pembinaan kepada dinas-dinas pelayanan untuk membekali mereka pengetahuan tentang standar pelayanan publik.

Ombudsman Perwakilan Jatim melakukan observasi ini di 16 kota di Jatim, termasuk di Banyuwangi. Dan di bulan Agustus nanti, Tim Ombudsman akan turun untuk melakukan survey dan penilaian kepatuhan pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Penilaian ini, terhitung sejak 2015, diselenggarakan setiap tahun. Dan bagi kabupaten/kota yang dinyatakan belum memenuhi standar kepatuhan pelayanan publik, akan terus dilakukan penilaian, hingga dinyatakan telah memenuhi kepatuhan pelayanan publik.

Sementara itu, saat menerima kunjungan tim Ombudsman ini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan rasa senangnya. “Ini ilmu yang berguna buat kami, sehingga kami bisa terus memperbaiki diri. Hal-hal yang disarankan oleh Ombudsman akan kami penuhi seoptimal mungkin. Tentunya bukan semata-mata mengharapkan penghargaan, tetapi demi perbaikan pelayanan kita kepada masyarakat,” pungkas Anas. (*)

Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi telah berkembang menjadi lokasi MICE (meeting, incentive, conference, dan exhibition). Dalam pekan ini saja, ratusan jajaran pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan jajaran direksi Bank Mandiri (Tbk) menggelar rapat dan forum di kabupaten yang dikenal dengan julukan Sunrise of Java ini. 

Sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dari seluruh Indonesia menggelar rapat kerja di Banyuwangi. Mereka bakal membahas upaya memajukan pendidikan tinggi Islam Indonesia untuk mencapai kualitas dunia.

Rapat kerja yang mengambil tema "Akselerasi Peningkatan Mutu Sumber Daya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Menyongsong Revolusi Industri 4.0" itu, akan dilaksanakan di Banyuwangi mulai Kamis hingga Sabtu pagi (20-22 Juni 2019). Acara ini akan dihadiri sekitar 200 peserta, yang terdiri dari rektor dan jajarannya.

"Di Indonesia, ada 58 PTKIN, baik dari Sekolah Tinggi, Institut, maupun Universitas. Semuanya menyatakan kasunggapannya untuk hadir. Sampai saat ini, hanya Rektor UIN Ar-Raniri Aceh yang masih belum bisa dipastikan, karena masih belum dapat tiket," ungkap Kepala Biro IAIN Jember Dr. H. Abd. Syakur, M.Si yang menjadi salah satu panitia raker tersebut.

Rapat tersebut juga akan dihadiri Sekretaris Jendral Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Nur Cholis Setiawan dan Prof. Dr. H. Nur Syam, mantan sekjen Kemenag RI. 

"Beberapa seminar juga diagendakan di sela-sela rapat. Pak Sekjen dan Bupati Abdullah Azwar Anas dijadwalkan mengisi seminar tersebut," imbuh Syakur.

Selain rombongan rektor tersebut, sejumlah petinggi Bank Mandiri juga menggelar acara di Banyuwangi. Selama tiga hari dari hari ini, Kamis - Sabtu (20-22 Juni 2019) sebanyak 160 petinggi bank berplat merah yang terdiri dari direksi, komisaris, dan senior manajemen Bank Mandiri akan menggelar acara bertajuk Leadership Forum XXII Bank Mandiri di Banyuwangi.

“Forum tersebut merupakan event tahunan mereka yang diisi berbagai rangkaian acara. Mulai dari forum kepemimpinan hingga bakti sosial di Banyuwangi,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Banyuwangi, Djuang Pribadi.  (*)