Pemkab Banyuwangi dan BPK RI Lanjutkan Kerjasama E-audit

BANYUWANGI –  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melanjutkan kerja sama pelaksanaan e-audit laporan keuangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kerja sama tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan bersama petunjuk teknis (juknis) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemkab Banyuwangi dalam rangka pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan itu dilakukan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas dan Kepala Perwakilan Provinsi Jatim BPK RI, Muzakkir, di aula Rempeg Jogopati, Rabu (3/4).

Dikatakan Muzakkir, juknis itu nantinya digunakan untuk memudahkan proses audit yang dilakukan oleh pihak BPK terhadap laporan keuangan pemkab Banyuwangi. Sebelumnya pelaksanaan e-audit secara realtime sudah dilakukan oleh BPK, namun belum diterapkan pada semua jenis laporan keuangan. “E-audit pada akhirnya akan diterapkan pada seluruh laporan keuangan mulai dari perencanaan hingga laporan akhir, namun pelaksanaannya tergantung kesiapan pemda masing-masing,” kata Muzzakir.

Dengan e-audit, menurut Muzakkir  membantu pihak BPK dalam mempercepat proses pemeriksaan laporan keuangan. Karena  masa kerja BPKdibatasi hanya 2 bulan oleh undang-undang sejak menerima laporan keuangan dari daerah. “Dengan e-audit ini proses kerja kami lebih cepat. BPK bisa langsung mengakses data dari kantor pusat untuk analisa awal untuk menemukan adanya indikasi apakah laporan sudah benar atau masih ada kekurangan. Jadi ketika datang ke  daerah  pemeriksaan yang dilakukan sudah tajam dan terarah,” urai Muzakkir.

Selain itu Muzakkir mengatakan jika tugas BPK tidak hanya melakukan audit keuangan daerah, namun juga memiliki misi pembinaan terhadap daerah terperiksa. Untuk Kabupaten Banyuwangi yang pada tahun lalu opini laporan keuangannya masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Muzakkir berjanji akan terus mendampingi agar dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “ Strategi yang harus dilaksanakan antara lain penguatan peran inspektorat dalam melaksanakan quality insurance, yakni mereview semua proses mulai  perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan “ ujarnya.

Namun Muzakkir menekankan keberhasilan pencapaian opini laporan keuangan terbaik membutuhkan kerjasama semua pihak di pemerintahan daerah baik Bupati, Sekda dan para Kepala SKPD. “ Kami ingin agar laporan keuangan daerah terus mengalami peningkatan. Saya yakin dengan perkembangan Banyuwangi yang cukup signifikan menjadi pertanda opini laporan keuangan kedepan juga semakin baik,” harap Muzakkir.

Sementara itu Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin antara BPK RI dan Pemkab Banyuwangi. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPK. “Terkait audit ini kami tidak berani main-main, karena itu bimbingan dan binaan BPK sangat kami hargai. Meskipun masih ada warisan masa lalu yang menghambat pemeriksaan namun kami terus menata diri untuk hasil akhir opini laporan keuangan yang terbaik,” tutur Bupati Anas. (Humas Protokol)