Pemkab Gelontor Rp 6,5 Miliar Untuk Bebaskan Balita Dari Gizi Buruk

BANYUWANGI – Sebentar lagi Banyuwangi diprediksikan akan terbebas dari  masalah anak-anak yang kekurangan gizi atau menderita gizi buruk. Sebab, mulai Tahun 2012 ini Pemkab Banyuwangi akan menggelontor Rp 6,5 miliar untuk Program Makanan Tambahan (PMT) khusus bagi anak –anak Balita.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Hariaji, SKM sasaran bantuan PMT adalah para balita yang mengalami gizi buruk atau kurang gizi. Yang kedua, Balita umur 6- 24 bulan yang perlu mendapat makanan tambahan. Yang ketiga, para ibu hamil yang Kekurangan Energi dan Kalori (KEK). “Ini yang akan kita prioritaskan. Dan datanya sudah kami susun, tinggal pelaksanaanya sambil menunggu anggaran,” tutur Kadinkes.

Untuk pelaksanaan pemberian PMT ini, kata Hariaji, akan diberikan melalui makananan instan atau pabrikan. Contohnya susu dan bubur susu. Selain itu, juga melalui makanan lokal yang nilai gizinya ditentukan berdasarkan jumlah kalori dan proteinnya. “Ini akan diberikan langsung dengan bobot gizi di atas,” ujarnya.

Selanjutnya, pemberian PMT ini akan diberikan secara rutin selama 90 hari, dari dimulainya program. Misalnya, kata Hariaji, pelaksanaannya mulai April, maka selama Mei, Juni, Juli itu akan diberikan PMT secara rutin ke para balita yang termasuk kriteria di atas. “Dengan pemberian secara rutin dan terus menerus ini, harapannya PMT bisa dikontrol secara langsung dengan indikator kenaikan berat badan balita, dari dan sebelum mendapat bantuan PMT,” urainya.

Bagaimana bisa memantau keberhasilan program ini? Untuk melihat hasil dari PMT ini, jelas Hariaji, pemerintah akan memerintahkan camat dan lurah serta perangkatnya untuk terjun ke lapangan guna mengecek langsung program PMT ini. Yang perlu diketahui, untuk menghindari bocornya anggaran, pemkab akan menyalurkan bantuan Rp 6,5 miliar itu langsung ke rekening lurah atau desa yang telah ditunjuk. “Sehingga penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara nyata. Bahkan, untuk mengawal keberhasilan program ini, petugas baik dari kecamatan atau kelurahan dan desa akan mengawal secara ketat,” tuturnya. (Humas dan Protokol),