Pemkab Jamin Biaya Pendidikan Warganya

BANYUWANGI – Masyarakat saat ini tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Karena, pemkab tahun ini telah menjamin pendidikan anak usia sekolah, mulai TK hingga SLTA. Sejumlah program telah digulirkan baik yang dianggarkan melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Bantuan Administrasi Sekolah (BAS).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Drs Sulihtiyono menjelaskan, tahun 2013 ini, kebijakan pendidikan diarahkan pada peningkatan akses pendidikan masyarakat. Selama ini untuk meminimalisir angka putus sekolah, pemerintah telah memberikan bantuan operasional sekolah lewat BOS dan BOMM. Sebagai ikhtiar berikutnya, pemerintah mengeluarkan program BAS yang sasarannya institusi pendidikan TK hingga SLTA untuk memperingan biaya  pendidikan. BAS adalah bantuan yang diberikan pemkab di luar BOS dan BOMM untuk membiayai operasional sekolah yang tidak bisa dicover BOS dan BOMM.

Dengan program BAS ini, kata Sulih, tidak alasan bagi masyarakat untuk tidak mengenyam pendidikan minimal hingga kelas XII. Karena seluruh biaya operasional sekolah hingga kebutuhan peserta didik telah dipenuhi pemerintah, baik lewat BAS, BOS dan BOMM. “Dengan gempuran tiga strategi yang dilayangkan pemerintah kepada institusi pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga SLTA, diharapkan masyarakat tidak mengeluh lagi  tentang biaya pendidikan,” ujar Sulih.

Di Tahun 2013 ini pemerintah telah menyiapkan anggaran BAS sebesar Rp 2,6 miliar untuk 1.312 sekolah. Untuk BOS siswa SD/SLTP Negeri Swasta sebesar Rp 114 miliar dan BOMM Rp. 10,2 miliar untuk SMA/SMK Negeri Swasta.

Untuk Banyuwangi, keberlangsungan pendidikan juga dijamin oleh  masyarakat sendiri, yakni melalui program Siswa Asuh Sebaya (SAS). Atas inisiatifnya siswa secara berkala dan suka rela menyisihkan uang jajannya untuk dihimpun dan diberikan kepada teman sebayanya yang memerlukan biaya. Saat ini dari program SAS ini telah terkumpul dana sebesar Rp. 1, 2 miliar. Dana SAS ini siap diberikan kapan pun siswa membutuhkan untuk kelangsungan pendidikannya.

Upaya lain pemkab dalam memberikan layanan pendidikan, juga  akan merehab sejumlah gedung sekolah. Ada 116 sekolah dari SD – SLTP Negeri  Swasta yang akan direhab dengan alokasi dana sebesar Rp. 12,116 miliar. Sedangkan SMA/SMK Negeri/ Swasta pemkab telah menganggarkan Rp. 4,6 miliar untuk 25 sekolah.

Pemkab  juga akan menambah pembangunan ruang kelas baru bagi sekolah yang masih belum memenuhi standar pelayanan. Untuk ruang kelas baru khusus jenjang SLTP pemkab telah menyiapkan dana Rp. 11 miliar. Sementara untuk tingkat SLTA baik SMA/SMK Negeri/Swasta pemkab siap membangun ruang kelas baru dengan dana Rp.8,9 miliar.

Selain ruang kelas dan rehabilitasi sekolah, pemerintah juga membangun sarana perpustakaan bagi SD/MI se kabupaten bagi 111 sekolah dengan dana sekitar Rp. 5,1 miliar.

Kebijakan peningkatan akses lainnya, kata Sulihtiyono, pemkab kembali memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 600 juta untuk 50 orang. Dengan biaya itu, mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang bekerja sama dengan pemerintah. Diantaranya, Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Universitas Negeri Jember (Unej) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Sebelumnya tahun 2011- 2012 pemkab juga telah membiayai 88 mahasiswa.

Selain mahasiswa tidak mampu, pemkab juga menyiapkan Rp 650 juta untuk mahasiswa yang berprestasi yang ada di perguruan tinggi se Indonesia. Dengan syarat mereka mengajukan proposal dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) dengan IPK 3,5 bagi PTS dan 3,00 bagi mahasiswa di PTN. (Humas & Protokol)