Rakor Sinergi 3 Pilar, Bupati Instruksikan Kades Dukung Pemutakhiran Data BPS.

BANYUWANGI - Untuk pertama kalinya di tahun 2015, Pemkab Banyuwangi kembali mengadakan rapat koordinasi sinergi 3 pilar, Rabu (20/5). Kesempatan itu tak disia-siakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang mengajak para kepala desa untuk mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di desa-desa.         

BPS akan turun melakukan pemutakhiran data ke tengah masyarakat dalam 2 tahap. Tahap pertama disebut Forum Komunikasi Publik (FKP) yang akan dimulai 25 Mei - 15 Juni 2015. FKP ini merupakan domainnya masyarakat pada tiap desa/kelurahan, dimana yang melakukan pendataan adalah orang atau tokoh masyarakat yang ditunjuk BPS, bukan orang BPS sendiri.             

Tahap kedua adalah pengambilan data di lapangan, yang akan dilaksanakan 16 Juni - 15 Juli 2015. Pengerjaannya dilakukan dengan cara menggali informasi lebih lanjut dari hasil FKP.                 

Bupati Anas mengatakan, pemvalidan data ini penting untuk dilakukan, salah satunya agar bantuan bagi orang miskin tepat sasaran. "Ini adalah ranah bagi kades dan lurah untuk mendata warganya. Inventarisasi mana saja warga yang miskin, dan mana saja yang sudah berubah status menjadi orang mampu  sehingga tak perlu dibantu pemerintah lagi. Bagaimana pun, program kades bisa berjalan dengan baik bila data-datanya valid,"terang bupati panjang lebar.

Dalam pertemuan yang digelar di Pendapa Sabha Swagata Blambangan ini, berbagai hal diungkapkan bupati kepada para kades/lurah, camat, forum pimpinan kecamatan, serta anggota babinsa bhabinkamtibmas  yang hadir.

Diundangnya Kepala BPJS Ketenagakerjaan dalam forum tersebut, juga dijadikan sarana bagi bupati untuk mensosialisasikan pentingnya mengasuransikan seluruh karyawan perusahaan. "Semua karyawan baru harus diikutkan BPJS. Jika perusahaan kedapatan tidak mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS, perusahaan tersebut bisa kena denda,"tukas bupati.   

Banyaknya kasus pemalakan di Ijen juga mendapat perhatian serius dari Bupati Anas. Bupati memerintahkan pada Forpimka Licin untuk waspada dan siap siaga menanggulangi kejadian tersebut. "Kejadian pemalakan yang sudah terbilang sering ini akan merusak citra daerah. Padahal untuk membuat investor mau masuk dan berinvestasi ke Banyuwangi, stabilitas keamanan harus kita jaga. Begitu juga dengan pariwisata Banyuwangi yang pastinya menginginkan situasi yang aman dan nyaman,"ujar bupati.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V yang akan dihelat 6-13 Juni mendatang, tak pelak juga mendapatkan porsi perhatian lebih.Bupati Anas mengharapkan peran serta para kades dalam
menyukseskan Porprov. "Ini harga mati. Tidak ada opsi lain bagi Banyuwangi selain Porprov harus sukses,"tegas Bupati Anas.

Usai memberikan arahan, bupati juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan para peserta.   Antara lain Ketua ASKAB, Agus Tarmidi yang meminta masukan bagaimana mengatasi kades yang bermasalah. Ada pula usulan dari Kapolsek Licin yang mengharapkan didirikannya pos pantau yang dijaga bersama oleh Satpol PP, pihak perkebunan dan aparatur Kecamatan Licin untuk menghindarkan praktek pemalakan, yang ternyata tak hanya terjadi di jalur menuju Ijen saja, tapi juga pemalakan terhadap owner  Gallery dan Cafe Java Banana yang juga berada di wilayah Kecamatan Licin.   

Menanggapi keluh kesah dari Ketua ASKAB, Bupati Anas menyarankan perlunya membangun komunikasi
dengan pihak kecamatan untuk mengatasi kades yang bermasalah. Sementara untuk mengatasi pemalakan di Ijen, Bupati meminta kepada pihak-pihak terkait untuk mendorong agar sopir-sopir Trooper mau bekerjasama dengan travel agents, sehingga travel agents tersebut bisa menggunakan jasa mereka untuk mengantar para tamunya.

Terkait usulan tentang pos yang dijaga bersama, Bupati Anas menyatakan persetujuannya, dan akan segera membangun pos yang dimaksud. "Ijen secara bertahap menjadi tempat wisata internasional. Ini perlu terus dibenahi. Saya senang dengan semangat warga dan aparat Licin yang selalu berusaha menjaga wilayahnya tetap kondusif,"pungkas bupati. (Humas Protokol)