Sinergi 3 Pilar Bertemu, Bahas Penanganan Potensi Konflik Di Banyuwangi

KALIPURO - Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang  berpotensi konflik. Baik itu berupa gangguan keamanan (curanmor, judi, curat / pencurian dengan pemberatan), masalah sosial, tanah maupun konflik terkait  Sumber Daya Alam (SDA). Karena itu dilakukanlah pertemuan untuk membahas hal tersebut dengan  para Babinsa (Bintara Pembina Desa) / Babinkamtibmas (Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Kepala Desa / Kepala Kelurahan (Kades/Kakel), dan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka)  se Kabupaten Banyuwangi,  dalam rakor antisipasi potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta stabilitas daerah, Senin (24/9).

Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas  bersama anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) membeberkan satu demi satu konflik yang ada di berbagai kecamatan. Diantaranya masalah perbedaan pandangan tentang agama, seperti di Wongsorejo, ada ajaran sesat yang melarang sholat 5 waktu. Selain itu juga ada gangguan keamanan  berupa pencurian dengan pemberatan / curat (uang, laptop, sepeda motor HP, dan perhiasan) di daerah-daerah seperti Kecamatan Giri, Kota Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Genteng dan Muncar. Belum lagi ekses yang timbul sebagai dampak dari ditutupnya lokalisasi beberapa waktu lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)  Banyuwangi, Syaiful Anwar, menyampaikan temuannya di lapangan, terkait dampak penutupan lokalisasi tersebut. Berdasarkan pengamatan pihaknya, usai penutupan lokalisasi, ditemukan di beberapa hotel kelas melati, beberapa pasangan yang bukan pasutri (pasangan suami istri) sering membooking tempat di hotel tersebut. Anehnya, pada saat penggerebegan, mereka selalu lolos. Dalam artian, ketika digerebeg, mereka tidak ada di tempat. Namun setelah Satpol PP yang menggerebeg pergi dari tempat itu, mereka bebas masuk lagi kesana bersama pasangannya. Sedangkan  terkait imigrasi, menurut Syaiful juga banyak imigran yang bekerja di beberapa perusahaan di Banyuwangi yang masih belum lengkap surat izin tinggalnya. Syaiful menekankan agar koordinasi diantara 3 pilar lebih diperketat, agar masalah-masalah  tersebut bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Sementara itu, Bupati menyampaikan, tahun ini akan direkrut Tenaga Harian Lepas (THL) Satpol PP untuk mengendalikan bangunan. “Beberapa waktu lalu kami sudah memasang baliho berisi instruksi untuk pendirian bangunan yang mundur 5 meter dari sempadan jalan. Tapi banyak pula yang masih melanggar instruksi tersebut,” tandas Bupati. Karena itu, lanjut Bupati, untuk mengatasi hal itu, pemkab akan merekrut THL lulusan STM (Sekolah Tinggi Menengah) jurusan teknik bangunan, listrik dan las. “Mereka adalah tenaga ahli. Termasuk  lulusan STM yang paham teknik  las.  Kalau sewaktu-waktu ada pembongkaran, misalnya pendirian tower yang menyalahi aturan, mereka juga bisa kalau diminta memasang kembali, “jelas orang nomor satu di Banyuwangi yang malam ini akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan Travel Club Tourism Award (TCTA) 2012 dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Di akhir acara, Bupati  berterimakasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam menjalankan kinerja-kinerja pemerintahan. “Kami terus berharap dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan Banyuwangi yang kondusif. Apalagi investor mulai berdatangan ke Banyuwangi. Dan kerja keras kita malam ini berbuah penghargaan terkait kebijakan pemkab dalam memproteksi akses  pariwisata di Banyuwangi,”pungkas Bupati, seraya menegaskan agar apa yang dibahas hari ini di-follow up-i oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan progressnya dilaporkan pada Bupati. (Humas & Protokol)