Tanggulangi Kemiskinan di Banyuwangi, TKPK Lakukan Rakor

BANYUWANGI – Guna menanggulangi kemiskinan di Banyuwangi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyuwangi melakukan rapat koordinasi (rakor) di ruang rapat Minak Jinggo, kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (27/12).

Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko selaku ketua Tim TKPK Kabupaten Banyuwangi menghadirkan Sekkab Slamet Kariyono, Asisten Pembangunan dan Kesra, para kepala dinas di jajaran Pemkab Banyuwangi, pimpinan perusahaan dan perbankan, serta para tenaga pendamping , fasilitator program dan seluruh stakeholder penanggulangan kemiskinan dalam rakor tersebut.

Bertemakan ‘Sinergitas program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam menunjang upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2013’, pertemuan ini dimaksudkan untuk mensinergikan program kegiatan agar lebih terasa hasilnya. “Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun diperlukan keterlibatan semua pihak. Karenanya, kami mengagendakan pertemuan lintas pelaku penanggulangan kemiskinan untuk secara nyata melakukan perannya masing-masing,” tutur Wabup.

Wabup membeberkan, angka kemiskinan di  Banyuwangi memang mengalami trend penurunan. Pada 2010, jumlah penduduk miskin Banyuwangi sebesar 175 ribu orang, terpaut 6 ribu pada tahun 2009 yang mencapai 181 ribu orang. Capaian ini tak lepas dari peran aktif semua stakeholder penanggulangan kemiskinan yang ada di Banyuwangi. “Namun kita tak boleh merasa puas dengan capaian ini, dan justru menjadikan momen ini untuk memacu kinerja untuk berbuat lebih baik lagi,” pesan Wabup. Orang nomor dua di Kabupaten Banyuwangi tersebut berharap, para pengemban amanah dan pelaksana program tersebut dapat menyelaraskan program yang ada di sektor lain agar kegiatan lintas sektor tidak bertolak belakang, yang berakibat program yang digelontorkan menjadi tidak tepat tujuan.

Selain itu, Wabup juga menyampaikan, pada tahun 2013, ada anggaran Rp. 10 miliar khusus untuk program Jamkesmin (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin). Sebelumnya program itu telah ada pada tahun 2012, namun anggaran yang digelontorkan hanya Rp. 3 miliar. “Jika dirasa anggaran yang kami siapkan tersebut masih kurang, kami akan menambah Rp 10 miliar lagi pada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Sehingga masyarakat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,”pungkasnya.

Selain menjadi ajang silaturrahmi, tukar pendapat, monitoring dan evaluasi, rakor yang merupakan pertemuan keempat selama tahun 2012 ini, juga memasukkan sebanyak 207.303 RTS / 213.743 keluarga dan 612.091 penduduk  (berdasarkan data PPLS 2011, Red) ke dalam website TKPK Pemkab Banyuwangi. Dengan begitu,  akan memudahkan pihak swasta/BUMN dalam menyalurkan program CSR yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. (Humas & Protokol)