Wujudkan Reformasi Birokrasi, Pemkab Adakan Bimtek ABK

BANYUWANGI – Dalam rangka  mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pegawai, Pemkab Banyuwangi mengadakan bimbingan teknis (bimtek) Analisis Beban Kerja (ABK), Rabu (3/10) di aula Minak Jinggo Kantor Pemkab Banyuwangi. 

Bupati Banyuwangi, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Abdullah mengatakan dengan berjalannya reformasi birokrasi, maka secara kelembagaan pengadaan pegawai dan distribusinya akan berjalan dengan baik. Ini, tambahnya, akan  berdampak terhadap kelancaran kinerja pegawai. Karena itulah, dalam kegiatan ini diinstruksikan kepada para pimpinan SKPD supaya mensupport penuh kegiatan ini agar komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat bisa tercapai.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Mohammad Yanuarto Bramuda yang menjadi leading sector kegiatan ini menjelaskan pentingnya bimtek ABK yang merupakan tindak lanjut dari bimtek Analisis Jabatan (Anjab) ini. Jika sebelumnya dalam bimtek Anjab telah dihasilkan nama-nama jabatan fungsional di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), maka melalui ABK akan dianalisis lebih jauh tentang jabatan fungsional yang ada dengan cara melakukan penghitungan. Dicontohkan oleh pria yang akrab disapa Bram ini, misalnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP), berapa jumlah pesaponnya? Nantinya akan dihitung berapa tenaga pesapon yang dibutuhkan untuk membersihkan Banyuwangi. Perhitungan tersebut juga berlaku bagi beberapa jabatan yang dibutuhkan di dalam lingkungan Pemkab.

Bram juga menegaskan bahwa tahun ini pembahasan ABK di tiap-tiap SKPD harus dituntaskan. “Sebab jika tidak, maka di tahun-tahun berikutnya Kabupaten Banyuwangi tidak bisa mengangkat CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) baru,” terang Bram yang juga melibatkan beberapa peneliti dari UNAIR (Universitas Airlangga) dalam penghitungan ABK nanti. Dan yang terpenting, jelas Bram, ABK ini adalah sarana bagi Pemkab Banyuwangi untuk menghasilkan konsep TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) secara online agar lebihfair dan transparan.

Kegiatan yang nara sumbernya didatangkan dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur ini dilaksanakan selama 2 hari, (3 – 4 /10). Hari pertama diikuti oleh perwakilan dari kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi. Dan hari kedua diikuti oleh perwakilan dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). (Humas & Protokol)