Akuntabilitas Kinerja Banyuwangi Kembali Raih Nilai A

BANJARMASIN - Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dua tahun berturut-turut sebelumnya, 2016 dan 2017, Banyuwangi adalah kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia uang meraih SAKIP A.

“Alhamdulillah, Banyuwangi kembali mendapat SAKIP A. Tentu ini bukan nilainya yang penting, tapi spirit perbaikan layanannya karena SAKIP itu evaluasinya ketat dengan berbagai indikator,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas seusai menerima penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB Syafruddin di Banjarmasin, Rabu (6/2).

Keberhasilan Banyuwangi mempertahankan SAKIP A mendapat apresiasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, M. Yusuf Ateh. Menurut Ateh, Banyuwangi tidak hanya mampu mempertahankan nilai, tapi juga menjadi rujukan untuk mendorong kabupaten lain mendapat nilai yang sama.

"Saya berterima kasih ke Banyuwangi. Tidak hanya bisa mempertahankan kualitasnya, tapi juga mampu menginspirasi daerah lain untuk berbenah. Hampir semua kabupaten yang nilai SAKIP-nya naik pernah belajar dengan berkunjung langsung ke Banyuwangi,” imbuh Ateh.

Bupati Azwar Anas mengungkapkan, keberhasilan Banyuwangi dalam mempertahankan nilai A untuk SAKIP selama tiga tahun berturut-turut merupakan hasil kolaborasi banyak elemen.

“Dalam beberapa tahun ini kita jalin kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah. Ego dinas dihapus, ego sektoral dienyahkan. Yang ada adalah ego daerah, yaitu bagaimana membuat Banyuwangi tambah maju,” ujarnya.

Anas menambahkan, dalam SAKIP, yang jadi fokus adalah target kinerja, bukan siapa dinas pelaksananya. “Karena satu target itu dikeroyok banyak pelaksana, banyak dinas, banyak badan,” ujar Anas.

Anas mencontohkan upaya memuliakan warga lanjut usia (lansia) lewat program “Rantang Kasih” yang mendistribusikan makanan bergizi gratis tiap hari ke ribuan lansia di Banyuwangi. Pelaksananya tidak hanya Dinas Sosial, melainkan lintas dinas. Dinas Kesehatan, misalnya, menyupervisi gizi makanan yang disediakan oleh warung-warung rakyat yang menjadi rekanan program.

”Jadi satu program seperti untuk warga lansia dikeroyok banyak pihak. Dengan skema ini, yang jadi fokus adalah target, yaitu lansia. Nggak peduli siapa yang mendukung program ini, yang terpenting target sasaran dibantu maksimal. Itu proses bisnis yang kita kembangkan,” papar Anas.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suyanto Waspotondo menambahkan, konsep integrasi pembangunan itulah yang terus coba diterapkan, sehingga tim fokus ke tujuan, bukan ke sarana/kendaraan untuk mencapai tujuan. 

”Contohnya, jika kemiskinan turun, berarti tujuan pembangunan berhasil. Jadi ukuran keberhasilan bukan terlaksananya program, tapi terwujudnya tujuan. Maka kami bersyukur, kemiskinan Banyuwangi berhasil diturunkan ke 7,8 persen dari sebelumnya selalu di atas dua digit,” ujarnya. (*)