Apresiasi Bupati Banyuwangi Ngantor di Desa, Ombudsman: Program Pelayanan Strategis

BANYUWANGI - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengapresiasi program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) Banyuwangi. Menurutnya Bunga Desa merupakan pelayanan publik yang sangat strategis dan melengkapi penerapan layanan secara digitalisasi. 

"Saya mendengar dan tertarik dengan program Bunga Desa Banyuwangi. Karena itu saya ingin melihat secara langsung implementasinya di lapangan. Saya sangat mengapresiasi program ini," kata Najih, saat menyaksikan langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melaksanakan program Bunga Desa, di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Rabu (21/9/2022).

Tiap pekan, Bupati Ipuk turun ke desa dalam program Bunga Desa untuk membereskan dan mengurai berbagai masalah seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan sebagainya

Dalam Bunga Desa itu terdiri atas sejumlah agenda. Di antaranya meninjau langsung program-program yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Mulai penanganan stunting, bedah rumah, dan program rantang kasih. Berbagai layanan pemerintahan juga diusung ke desa. 

"Saat ini pelayanan publik memang menerapkan digitalisasi. Namun tidak semua orang akrab dengan digitalisasi. Inilah peran strategis Bunga Desa, menghadirkan langsung pelayanan publik ke tengah masyarakat. Di sinilah bentuk negara hadir di tengah masyarakat," tambah Najih. 

Di Desa Kebonrejo, Najih turut mengikuti berbagai kegiatan Bunga Desa seperti pelayanan administrasi kependudukan, layanan perizinan, kesehatan, pendidikan UMKM, dan lainnya, yang dipusatkan di RTH Sawunggaling yang lokasinya berdekatan dengan kantor desa. 

Selain itu, Najih juga mengunjungi pelaksanaan pelatihan roaster kopi di SMP Satu Atap di Kawasan Perkebunan Malangsari, serta melihat pelayanan kesehatan di sana. Dia juga melihat layanan jemput bola kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas setempat.

Di setiap program Bunga Desa, berbagai jenis pelayanan publik dibawa serta ke desa tujuan. Mulai dari layanan dokumen kependudukan seperti KTP,  KK, Kartu Anak dan lainnya. Layanan perizinan UMKM, seperti pengurusan PIRT, NIB, dan lainnya. Layanan kesehatan seperti pemeriksaan gratis, vaksinasi, serta layanan lainnya. 

"Selain menghadirkan pelayanan publik ke tengah masyarakat dengan Bunga Desa, di Banyuwangi juga ada yang layanan publik yang mobile. Seperti pembuatan dokumen kependudukan untuk warrga lanjut usia dan difabel dengan datang ke rumah. Program layanan jemput bola seperti inilah yang harus digalakkan pemerintah daerah," jelas Najih. 

Di Banyuwangi Najih juga mengunjungi “Pasar Pelayanan Publik” di kompleks pasar tradisional Genteng Wetan, yang merupakan sentra layanan di tengah pasar. "Jadi layanan publik yang tersentralisasi ada, yang mobile dan jemput bola. Ini sangat luar biasa, dan dan saya harap ini bisa terus dikembangkan," katanya.

Sementara Bupati Ipuk mengatakan, pelayanan publik merupakan salah satu fokus program kerjanya. Ipuk mengatakan, harapan masyarakat pada pemerintah sangat tinggi terkait pelayanan publik terutama layanan dokumen administrasi kependudukan. "Masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, cepat,  nyaman, dan gratis. Karena itu berbagai inovasi layanan publik terus kita galakkan," kata Ipuk.

Selain pelayanan offline yang bisa dilaksanakan di 247 tempat pelayanan, yaitu di Mall Pelayanan Publik, dua pasar pelayanan publik, gerai pelayanan untuk nelayan, 25 kantor kecamatan, dan 217 desa dan kelurahan melalui program Smart Kampung dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), Banyuwangi juga memberikan kemudahan secara online. 

Masyarakat juga bisa melalui berbagai layanan seperti program Go On Document (Godoc) yang merupakan layanan memudahkan para lansia dan difabel. Ada juga ada pelayanan online melalui Whatsapp.

"Warga juga bisa memanfaatkan layanan kependudukan saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), pelayanan masyarakat di kawasan perkebunan dengan Camping Embun," kata Ipuk.

"Layanan mobile seperti mobil keliling juga rutin kami siapkan melayani. Seperti mobil layanan kependudukan, layanan pertanian terpadu," jelas Ipuk. (*)