Bangli dan Gresik Belajar Penyusunan RPJMD ke Banyuwangi

BANYUWANGI -  Setelah meraih Anugerah Pangripta Nusantara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Banyuwangi menjadi kiblat studi banding daerah lain. Seperti, Kamis (21/5) dua kabupaten secara bersamaan, Kabupaten Bangli, Bali dan Kabupaten Gresik, ingin belajar membuat perencanaan seperti Banyuwangi.  

Dua kabupaten yang masing-masing dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda ini diterima pemkab Banyuwangi, di aula Rempeg Jogopati, oleh Asisten Administrasi, Pembangunan dan Kesra, Wiyono dan Kepala Bappeda Banyuwangi, Agus Siswanto.

Menurut Sekda Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra, perkembangan Banyuwangi yang sangat pesat selama tiga tahun terakhir ini menginspirasinya untuk belajar tata kelola pemerintahan. Apalagi setelah mendapatkan predikat enam besar kabupaten dengan perencanaan terbaik. “Kami sengaja ke sini untuk bagaimana menyusun RPJMD sesuai dengan visi misi pemerintahan,” ujar Sekda Gede.

 Meskipun Bangli, kata Gede tak seluas Banyuwangi. Tetapi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi, yang jauh lebih tinggi dari Bangli. “Saat ini Bangli masih mengedepan sektor primer pertanian. Sektor tersier masih dalam perjalanan ini, makanya kami ingin belajar disini,” kata Gede.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bapelitbang Gresik, Ir Tugus Husni Sarwanto, atas kedatangannya ke Banyuwangi.

Sementara itu Kepala Bappeda Banyuwangi, Agus Siswanto, menyatakan anugerah yang diberikan Bappenas kepada Banyuwangi sebagai  kabupaten/kota dengan perencanaan terbaik membutuhkan kerja keras yang panjang. Mulai penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diawali membuat RKPD dari musrenbangdes, musrenbangcam , musrenbangkab, singkronisasi forum SKPD hingga dokumen RKPD.

Selain itu aspek-aspek yang ada dalam perencanaan juga terpenuhi semua. Seperti aspek kedalaman harus sesuai dengan visi misi RPJMD. Aspek konsistensi, aspek kelengkapan dan kedalaman yang didalamnya mencakup arah kebijakan pembangunan.

“Tentunya juga harus ada inovasi. Dan Banyuwangi telah membuat perencanaan berbasis e-government dengan berplatform aplikasi SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuagan daerah). Kalau daerah lain ingin mencotoh bisa saja asalkan mampu menyediakan insfrastruktur dengan kapasitas bandwith (200 MBps) dan perencanaan yang terintegrasi dengan Geographic Information System (GIS) yang ada di seluruh SKPD sehingga bisa mengontrol kegiatan di SDKP secara online,” jelas Agus Siswanto.

 “Penyusunan rencana kerja Pemkab Banyuwangipun,  juga dinilai transparan dan akuntabel karena melibatkan seluruh stakeholder pembangunan dan semua dokumen perencanaan hingga implementasi dipublikasikan melalui website resmi www. banyuwangikab.go.id. Sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana usulan rencana kerja dan implementasinya melalui internet. Selain itu, juga bagaimana keterlibatan dan peran DPRD dalam penyusunan RKPD juga menjadi poin plus.,” urai Agus Siswanto.

Ditambahkan Agus, perencanaan pembangunan harus berani menerabas kebekuan dan tidak hanya terkungkung pada anggaran. Program pembangunan jangan berorientasi pada proyek yang bermuara pada anggaran."APBD kami terbatas, kalau cuma mengandalkan APBD ya itu-itu saja program pembangunan. Makanya kita perbanyak inovasi dengan menggandeng dunia usaha. Sinergi pemda, BUMN, swasta, dan publik luas untuk optimalkan pembangunan," paparnya. (Humas Protokol)