Banyuwangi Jadi Pilot Project Penerapan Reformasi Birokrasi

BANYUWANGI –  Banyuwangi  mendapat kehormatan dengan ditunjuk menjadi pilot project untuk penerapan reformasi birokrasi, bersama dua kabupaten lainnya, yakni Mamuju – Sulawesi Barat dan Sukabumi – Jawa Barat. Karena itu, di Banyuwangi diadakan lokakarya penguatan kualitas roadmap reformasi birokrasi. Hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi Program & RB, KEMENPAN & RB Bambang Dayanto dalam lokakarya yang diadakan di ruang rapat Rempeg Jogopati Kantor Setda Kabupaten Banyuwangi, Selasa (4/6).

Dijelaskan Bambang, masyarakat sudah sangat ingin agar pemerintahan berubah secara signifikan. Reformasi Birokrasi bisa muncul saat masyarakat ingin merasakan perbaikan layanan publik. “Ini adalah momentum kita untuk menjalankan reformasi birokrasi, yang indikator-indikator sasarannya antara lain bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja,”jelas Bambang. Saat ini, Banyuwangi telah menyelesaikan draft roadmap. Dalam pengerjaan draft roadmap itu, tim pelaksana reformasi birokrasi yang diketuai Sekkab  mendapat bimbingan dan fasilitasi dari KEMENPAN & RB.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tambah Bambang, nantinya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Antara lain roadmap, coaching, dan asistensi pelaksanaan roadmap sebagai implementasi program reformasi birokrasi. Setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan learning hub reformasi birokrasi dan sharing experience.

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas yang terlihat antusias mengikuti lokakarya ini mengatakan, pertemuan ini adalah kesempatan yang penting. Sebab, menurut Bupati Anas, tak semua kabupaten/kota mendapatkan program yang merupakan program nasional ini. Orang nomor satu di Banyuwangi itu bahkan juga berbagi tips dengan para peserta yang notabene adalah para kepala dinas, camat dan kepala desa/lurah. “Saya menganggap semua staf saya penting. Tidak ada yang tidak penting. Karenanya, semua harus memegang peranan dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu cara untuk bisa menerapkan hal itu adalah anda harus punya partner strategis yang selalu aktif memberikan masukan untuk anda,” ujar Bupati Anas yang mencontohkan beberapa pihak yang menjadi partner strategisnya di Jakarta yang secara sukarela sumbang saran. Diantaranya praktisi perbankan Robby Johan, Konsultan Bahana Securitas dan Tim ekonomi mikro dan makro.

Lokakarya yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari ini ( 4 – 5/6) menghadirkan nara sumber di bidang reformasi birokrasi dan public policy yang handal,  antara lain Dr. Riant Nugroho dan Rusfi Yunairi. Selain kerjasama antara KEMENPAN RB dan Pemkab Banyuwangi, lokakarya ini juga menggandeng Decentralisation as Contribution to Good Governance Bureaucracy Reform - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (DeCGG BR-GIZ) dari Jerman.

Perlu diketahui, KEMENPAN & RB telah menetapkan 19 kepala daerah menjadi agen perubahan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya adalah Bupati Banyuwangi. Ke delapan belas kepala daerah lainnya adalah Bupati Sukabumi – Jabar, Bupati Mamuju- Sulawesi Barat, Bupati Sumbawa Barat-NTB, Walikota Denpasar-Bali, Bupati Gresik, Walikota Kediri, Bupati Malang, Walikota Banjarbaru-Kalimantan Selatan, Bupati Kutai Kertanegara - Kalimantan Timur, dan Bupati Luwu Utara - Sulawesi Selatan. Juga Bupati Poso – Sulawesi Tengah, Walikota Ternate – Maluku Utara, Bupati Serdag Bedagai – Sumatera Utara, Bupati Bengkalis – Riau, Bupati Agam – Sumatera Barat, Bupati Solok Selatan – Sumatera Barat dan Bupati Lampung Selatan – Lampung. Bahkan ke -19 kepala daerah tersebut, atas prestasinya, pernah dikirim untuk mengikuti pelatihan ‘Transforming Leaders in Indonesia di Harvard Kennedy School di Amerika pada tahun 2012 lalu. (Humas & Protokol)