Banyuwangi Kembali Libatkan Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan

Banyuwangi Kembali Libatkan Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan

BANYUWANGI – Dalam membangun wilayahnya, pemkab Banyuwangi melibatkan peran akademisi. Pihak kampus tersebut dilibatkan dengan aktif dalam menyusun program pemerintahan. Pemkab pun siap bekerja sama dengan sepuluh perguruan tinggi swasta di Banyuwangi di bidang pendidikan, penelitian, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. .   

Kerjasama itu ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan bersama antara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan sepuluh pimpinan perguruan tinggi swasta di Banyuwangi digelar di Aula Rempeg Jogopati, Selasa (10/5).  

Kesepuluh perguruan tinggi ini, Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), dan Universitas Bakti Indonesia (UBI). Selain itu juga ada Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB), STIKOM PGRI Banyuwangi, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibrahimy Genteng dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA). STIKES Banyuwangi, IAIDA Banyuwangi, Akademi Kesehatan Rustida, Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA).

Disampaikan Anas, peran perguruan tinggi bagi pemerintah sangat penting, bukan hanya komitmennya tetapi juga bagaimana mereka bisa bersinergi dalam menyukseskan target-target pemerintah. Efektivitas pembangunan daerah saat ini harus tepat sasaran. Belajar dari konsep Amerika ternyata kampus-kampus menjadi Bappedanya pemerintah.

“Maka dari itu, riset-riset dan program pemerintah sekarang tidak bisa hanya ditangani Bappeda, kita  perlu melibatkan institusi perguruan tinggi. Untuk ketepatan sasaran, mereka kita libatkan selama lima tahun terakhir ini,” ujar Anas.

Teknisnya, lanjut Anas, perguruan tinggi akan diminta mengajukan mengajukan proposal risetnya sesuai dengan program yang dikembangkan, seperti program kemiskinan dan ekonomi kreatif. Hasil risetnya nanti akan disinergikan dengan kebijakan yang ada di daerah, sehingga ketepatan sasaran lebih optimal dengan menggandeng perguruan tinggi.

“Contohnya kita tengah gencar melaksankan program Unit Gawat Darudat (UGD) Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan sejumlah stakeholder. Di sini perguruan tinggi bisa terlibat di dalamnya untuk terlibat langsung dalam program ini. Apa-apa ide dan gagasan yang mereka ajukan, bisa langsung disalurkan ke kami,” ujar Anas.

Anas pun memberikan contoh lain riset yang bisa dikerjakan, seperti kajian ilmiah dalam bidang pertanian. “Bagaimana solusi atas menurunnya lahan pertanian, seperti program perlindungan lahan abadi lewat tata ruang yang tengah dilakukan pemerintah daerah. Termasuk juga di bidang pariwisata dan pengembangan UMKM,” ujar Anas.

Kerjasama yang dilakukan pemkab dengan perguruan tinggi ini telah berlangsung selama lima tahun dengan alokasi anggaran Rp 2,5 miliar untuk riset perguruan tinggi.  Dari anggaran ini riset yang sudah dibiayai pemerintah cukup banyak, pada tahun 2012 ada 11 judul penelitian dengan anggaran Rp 494 juta.  Pada tahun 2013, ada 13 judul penilitian, dengan anggaran Rp 432 juta. Tahun 2014 ada 10 judul penelitian, anggaran Rp 347 juta. Sementara tahun 2015 terdapat 12 judul penelitian dengan anggaran Rp 450 juta. (Humas)