Banyuwangi Masuk 3 Nominasi Otonomi Awards

Kamis, 14 Juli 2011


Surabaya– Banyuwangi berhasil masuk 3 nominasi kategori dalam ajang The Jawa Post Institute Of Pro-Otonomi (JPIP), yang berlangsung di The Empire Palace, Surabaya, tadi malam (13/7). Nominasi itu adalah Kategori Spesial Daerah Dengan Partisipasi Menonjol Bidang Akuntabilitas Publik, Kategori Spesial Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pelayanan Kesehatan, Kategori Spesial Daerah Dengan Terobosan Inovatif Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun Banyuwangi baru menjadi nominasi dalam tiga kategori tersebut, namun hal ini sudah menunjukkan bahwa kerja Bupati Banyuwangi yang baru beberapa bulan ini, beserta jajaran Pemkab mendapatkan penghargaan dari JPIP. Terlebih dalam kurun waktu lima tahun kebelakang Banyuwangi tidak masuk dalam satu kategori pun ajang ini. Perhelatan JPIP Awards merupakan suatu upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten / kota untuk berinovasi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. JPIP sendiri dilaksanakan setiap tahun dan tahun ini merupakan tahun yang ke-10.

Dalam sambutannya Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini menyatakan bila birokrasi dijalankan secara profesional dan tidak berbelit-belit serta dapat  dipertanggungjawabkan, wilayah tersebut akan mengalami kemajuan pesat. Sementara itu Dahlan Iskan, pendiri JPIP mengungkapkan kalau politik tidak mempengaruhi perekonomian daerah. Karena asalkan tetap fokus dan konsisten, meskipun kondisi politik sedang panas, ekonomi terus jalan. Tidak ketinggalan Gubernur Jatim Soekarwo memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Jawa Pos yang telah menggelar  acara tersebut. “ Sudah saatnya kepala daerah menjadi entrepeneur. Acara ini menjadi motivasi untuk itu,” ujar Karwo.

Acara Otonomi Awards yang berlangsung tadi malam dihadiri  para kepala daerah se-Jatim. Juga hadir Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Pendiri JPIP dan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan, beberapa anggota DPR, sejumlah Dirjen dan staf ahli kementrian. (Humas)



Berita Terkait

Bagikan Artikel :