Banyuwangi Masuk Nominator Top Ten Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional

BANYUWANGI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memilih Banyuwangi sebagai nominator sepuluh besar (top ten) nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik tahun 2016. Hal itu dikatakan Kepala Subdit Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Gensly saat berkunjung ke Banyuwangi, Rabu (8/2).  

Gensly mengatakan, terpilihnya Banyuwangi lantaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini mendapat nilai ‘sangat tinggi’ dari Kemendagri. Penilaian ini diperoleh dari sejumlah indikator mulai dari tataran pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga pelaksanaan urusan pemerintahan.

“Kami datang ke Banyuwangi untuk melihat best practice tata kelola pemerintahan di sini. Kami ingin melihat apa saja yang telah dilakukan pemda untuk percepatan pelayanan publiknya, khususnya yang berbasis IT. Sekaligus membuktikan, apakah benar telah sesuai dengan laporan yang kami terima,” ujar Gensly.  

Tim Kemendagri yang berjumlah 6 orang tersebut akan mengunjungi sejumlah pelayanan publik selama dua hari penuh. Mereka akan memastikan apakah inovasi di Banyuwangi berjalan dengan efektif dan memudahkan warga.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo berkesempatan memaparkan singkat sejumlah inovasi pelayanan publik di hadapan tim Kemendagri tersebut. Di antaranya, inovasi ‘lahir procot pulang bawa akta’, sebuah pelayanan inovasi dalam melayani pembuatan akta kelahiran bagi warga dalam waktu yang super cepat.

“Penerbitan akta ini gratis dan cepat. Kalau biasanya perlu waktu hingga dua minggu, namun dengan program ini akta akan selesai hanya dalam 2 hari. Ini tentunya sangat membantu warga,” terang Yayan, panggilan akrab Suyanto.

Yayan juga memaparkan program e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Lewat program ini bisa dipantau progress proyek fisik di setiap desa melalui sistem teknologi informasi.

“Di Banyuwangi ada 189 desa, jadi tidak efektif jika kita kontrol secara manual. Namun, melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke desa-desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map. Sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” imbuhnya.

Selain itu, Banyuwangi juga menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan. "Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan bisa mengaudit kami secara online dan real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," terang dia.

Mendengar paparan tersebut, Gensly langsung mengapresiasi inovasi Banyuwangi. “Saya tambah penasaran saja. Ini harus bisa ditularkan kepada daerah lain juga. Seperti iklan film kamera, Seindah Warna Aslinya,” kelakar Gensly.

Dalam kesempatan ini, Gensly mengunjungi sejumlah pelayanan publik yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Mulai dari lounge pelayanan publik yang merupakan ruang tunggu yang dilengkapi pusat informasi pemkab, kantor Badan Kepegawaian Daerah untuk melihat laboratorium mandiri Computer Assisted Test (CAT) untuk pelaksanaan recruitment calon pegawai negeri sipil, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melihat program Lahir Procot Pulang Bawa Akta, hingga smart kampung Desa Kampung Anyar dan Ketapang.

Desa Ketapang merupakan salah satu smart kampung yang memiliki sistem informasi manajemen desa yang sudah moderen dan terintegrasi. Smart Kampung merupakan program pengembangan desa dengan pelayanan berbasis online terintegrasi. Program ini memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. (humas)