Banyuwangi Menang Pro Poor Award 2014

BANYUWANGI  –  Sekali lagi kerja keras dan kesungguhan Pemkab Banyuwangi untuk memajukan derah diganjar penghargaan. Kali ini komitmen Kabupaten The Sunrise of Java untuk memberikan perlindungan sosial kepada rakyat dianggap yang terbaik di Jawa Timur. Ini  terungkap setelah Banyuwangi memenangkan penghargaan Pro Poor Award 2014 untuk Kategori Perlindungan Sosial.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas, pada acara puncak pencanangan bulan bhakti gotong royong (BBGRM) ke XI dan HKG PKK ke 42 di alun-alun kota Kabupaten Ngawi, hari ini Selasa (13/5).

Bupati  Anas mengatakan Banyuwangi keluar sebagai pemenang Pro Poor Award setelah menyisihkan Kabupaten Pacitan di Babak final.  Kemenangan Banyuwangi tidak lepas atas komitmen yang kuat dalam kebijakan dan program dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu anggaran untuk program-program pro poor juga dinilai signifikan. “Selarasnya kebijakan, program dan anggaran dibutuhkan untuk  hasil yang maksimal,” kata Bupati Anas.

Sementara itu program  perlindungan sosial  yang dinilai terbaik pada Pro Poor Award 2014 ini terdiri atas program pendidikan Banyuwangi Cerdas, Program Jaminan Kesehatan, dan program bedah rumah. “Banyuwangi cerdas merupakan ikhtiar Pemkab untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak berprestasi  dari keluarga tidak mampu dan anak-anak yang terancam drop out karena terkendala biaya,” ujar Bupati.

Anggaran yang disiapkan pada program Banyuwangi cerdas sebesar Rp. 8 miliar untuk alokasi beasiswa bidik misi, beasiswa mahasiswa berprestasi dan beasiswa SMA/SMK. “Kami telah melakukan MOU dengan STAIN Jember dan Universitas Negeri Jember untuk menjamin putra-putri Banyuwangi berprestasi bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Tidak hanya dibiayai sekolahnya biaya hidup tiap bulan juga diberikan,” urai Bupati.

Tidak hanya pemberian beasiswa dari pemerintah, untuk memperluas jangkauan akses pendidikan, Pemkab berinovasi dengan mendorong kepedulian antar siswa melalui program siswa asuh sebaya (SAS). Siswa dari keluarga mampu membantu rekannya yang tidak mampu dengan menyisihkan sebagian uang jajan. Dana yang terkumpul dari program ini mencapai Rp 1,93 miliar dan telah dirasakan manfaatnya oleh 6005 siswa dari 309 sekolah se Kabupaten Banyuwangi.

“Dana ini digunakan untuk biaya sekolah serta keperluan mendesak  lainnya seperti perlengkapan sekolah dan biaya transport. Program ini mempercepat penanganan siswa yang membutuhkan bantuan  karena kalau menunggu pemerintah harus melalui prosedur yang cukup panjang,” terang Bupati.

Sedangkan pada program jaminan kesehatan, Pemkab berkomitmen mengcover masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi melalui jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmin) dan jaminan kesehatan masyarakat Banyuwangi (JKMB).  Dana yang disiapkan untuk dua program ini sebesar Rp. 19 miliar. “Selain membebaskan biaya berobat di puskesmas kami menjamin masyarakat miskin untuk mendapat layanan kesehatan  di rumah sakit cukup dengan bekal surat keterangan miskin,” ungkap Bupati.

Jaminan kesehatan bagi pekerja informal juga menjadi salah satu prioritas bidang kesehatan oleh Pemkab Banyuwangi. Untuk itu Pemkab melakukan MoU dengan Jamsostek (sekarang  BPJS keternagakerjaan) untuk mengasuransikan 2500 pekerja informal yang terdiri atas penderes kelapa, penambang belerang, tukang sapu dan juru parkir. Dengan mengikuti asuransi ini para pekerja tersebut memiliki jaminan perlindungan keselamatan saat melakukan tugasnya.

“Resiko pekerja informal sangat besar seperti penderes kelapa yang pekerjaannya berada di ketinggian dan tukang sapu yang ada di jalan. Ini secara tidak langsung mencegah mereka jatuh miskin karena sakit atau kecelakaan kerja. Kami juga terus mendorong pihak pengusaha untuk mengasuransikan pekerjanya,” beber Bupati.

Jaminan kesehatan secara khusus juga menyasar ibu dan balita melalui program harapan keluarga bahagia (Harga Pas) dan Anak Tumbuh Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer). Kedua program ini menjamin perlindungan kesehatan anak sejak ibu mengandung hingga masa pertumbuhan anak melalui pemantauan dan dukungan gizi  di Puskesmas dan Posyandu. “Salah satunya secara khusus kami menganggarkan Rp 844 juta untuk menangani ibu hamil  dan balita gizi buruk,” imbuh Bupati.

Sementara itu program bedah rumah diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan rakyat melalui perbaikan kondisi fisik rumah. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan dana sebesar Rp 7 miliar lebih. Program ini telah mengubah  2977 rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak dan lebih sehat. “Kami juga mengarahkan CSR perusahaan untuk mendukung program ini. Kami ingin lebih banyak lagi rumah rakyat yang tersentuh agar kualitas kehidupan rakyat semakin meningkat,” pungkas Bupati.