Banyuwangi Paparkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Acara TEPRA

Surabaya - Keberhasilan Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan daerah diapresiasi oleh Kementerian Keuangan. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) menghadirkan pemkab Banyuwangi untuk memaparkan best practise-nya dalam program sharing session pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD secara good goverment di Hotel Bumi, Surabaya, Kamis (19/5).

TEPRA merupakan tim yang dibentuk Presiden Jokowi bertugas menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program pemerintah pusat dan daerah. Sekretariat TEPRA merupakan tim gabungan beberapa kementerian dan instansi yang langsung diketuai Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro.

Dikatakan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo TEPRA mengundang beberapa pemerintah daerah terpilih untuk terlibat dalam focus group discussion (FGD). "Kita menghadirkan sejumlah bupati yang kami nilai sukses mengelola keuangan daerahnya dan sesuai dream (mimpi) rakyat akan inovasi yang diciptakannya. Apa yang telah mereka lakukan ini akan kami jadikan contoh untuk daerah lain," ungkap Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mewakili TEPRA sekaligus sebagai pemandu FGD.

Mardiasmo juga menambahkan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari arahan presiden Joko Widodo dalam mendorong inovasi di masing-masing daerah.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sejumlah kebijakan yang telah diterapkan Banyuwangi terkait inovasi pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah di wilayahnya.

Dalam pengelolaan anggaran, lanjut Bupati Anas, telah mendorong Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk membelanjakan anggaran sesuai dengan fungsinya (money follow function). "SKPD yang memiliki fungsi  banyak, akan menjadi prioritas dalam alokasi anggarannya. Alokasi anggaran sudah tidak kami hitung lagi hanya berdasar penambahan prosentase dari tahun kemarin," imbuh Bupati Anas.

Anas pun memaparkan alokasi anggaran yang ada dalam APBD. Meliputi belanja SKPD pendukung  mencapai 12,9 persen, kesehatan mencapai 12 persen, dan pendidikan mencapai 42 persen.

"Belanja supporting (pendukung) cukup besar (12,9) karena ada belanja investasi, seperti pembebasan lahan disekitar bandara dan renovasi hotel Blambangan yang milik pemerintah. Kalau dulu hotel ini sering rugi, sekarang tiap tahun untung Rp. 300 juta," papar Bupati Anas. Sedangkan dalam bidang pendidikan, lanjut Bupati Anas, menginvestasikan 42 persen.

Untuk belanja modal, presentase anggaran modal aparatur hanya 14,6 persen dan 56,5 persen lainnya untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. "Belanja aparatur tidak ada pembangunan gedung baru. Kita fokuskan pada revitalisasi puskesmas dan ruang pelayanan publik," tegas Anas. "Tahun kemarin rata-rata pembangunan jalan di Banyuwangi mencapai 900 Km per tahun," imbuh Anas.

Terkait pengembangan inovasi, pemerintah banyak mengajak masyarakat untuk terlibat. Seperti dalam penyelenggaraan Banyuwangi Festival yang merupakan salah satu inovasi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Kami banyak melibatkan rakyat untuk berpartisipasi bersama," pungkas Anas. (Humas)