Banyuwangi Pertahankan Opini WTP Murni Enam Tahun Berturut-turut

BANYUWANGI - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atau penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Banyuwangi selama enam tahun berturut-turut.

Laporan tersebut diserahkan Plt Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Ismail kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat  (25/5). Turut hadir dalam acara tersebut Anggota V BPK RI, Isma Yatun.

"Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan," kata Isma Yatun.

Isma Yatun menjelaskan, opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.

Sementara itu, Bupati Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya. “Capaian WTP ini meyakinkan kita semua bahwa program pelayanan publik yang inovatif dan penuh terobosan yang dilakukan Banyuwangi selama ini ternyata bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan,” ujarnya.

Anas mengatakan, dulu banyak yang mengkhawatirkan sejumlah program baru yang bersifat inovatif, sepetti Banyuwangi Festival, pelibatan banyak pihak dalam pengentasan kemiskinan, Smart Kampung, serta Mal Pelayanan Publik. Misalnya dalam Smart Kampung, pemda mewajibkan desa belanja teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di level desa, padahal itu tidak ada aturan secara formal. 

“Berkat kepatuhan dan ketelitian mengelola program itu sesuai kaidah akuntansi negara, ternyata memang semuanya oke pertanggungjawabannya,” ungkap Anas.

Anas melanjutkan, prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi. Karena, auditor BPK akan menerapkan standar audit yang lebih tinggi kepada daerah yang berhasil mempertahankan berulang-ulang.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuwangi Samsuddin menambahkan penilaian WTP Murni yang diraih Banyuwangi salah satunya karena Banyuwangi  dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

“Banyuwangi menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol. Mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan. Penggunaan sistem akrual sejak 2014 oleh Banyuwangi juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu,” kata Samsudin. (*)