Banyuwangi Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 6,57 Persen di 2018

<span 13px;"="">BANYUWANGI –  Banyuwangi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 6,57 persen pada tahun 2018 mendatang. Untuk mencapainya, sejumlah upaya dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tersebut, salah satunya dengan menjaga konsumsi masyarakat dan mendorong efektivitas belanja daerah.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016, PE Banyuwangi sebesar 6,01 persen, lebih tinggi dari PE provinsi Jawa Timur dan nasional. Tren positif ini membuat daerah optimis dengan kondisi ekonomi yang terus kondusif di tahun depan dengan proyeksi pertumbuhan pada kisaran 6,57 persen.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini sesungguhnya sangat berat ditengah situasi perekonomian global dan nasional yang saat ini masih belum kondusif. Tapi dengan dukungan semua pihak kita optimis dapat mencapainya,” kata Anas saat membuka Forum Gabungan Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2018, yang berlangsung di Ballroom Hotel Ketapang Indah, Kamis (9/3).

Untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi terbut Anas pun menyampaikan beberapa komponen pendukung yang harus dijaga kestabilannya. Pertama konsumsi rumah tangga yang kuat dan terus tumbuh. Serta menjaga keberlangsungan investasi di daerah.

“Kalau barang dan jasa dikonsumsi, sektor produksi dan konsumsi akan hidup begitu juga perdagangan dan pertanian sehingga ekonomi akan besar. Begitu juga investasi, dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Selain itu Anas juga mendorong belanja pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Kontribusi APBD 2018 akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lebih tinggi.

“Kita juga harus menjaga perdagangan keluar dan kedalam daerah untuk memperkuat ekonomi lokal. Caranya dengan melakukan promosi dan pemanfaatan produk lokal dan menekan konsumsi produk impor,” ungkapnya.

Forum Gabungan Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan agenda tahunan untuk mempersiapkan program prioritas kabupaten untuk tahun 2018 mendatang. Forum ini menjadi wadah berbagai usulan program-program prioritas pembangunan yang dihadiri seluruh perwakilan SKPD, Camat dan Lurah se Kabupaten.

 “Prinsip performance based budgeting atau anggaran berbasis kinerja harus menjadi landasan. Usulan program dan kegiatan harus disertai output dan outcome yang jelas dan terukur untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan,” ujar Anas.

Anas pun menekankan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendanai prioritas yang ditetapkan dengan melakukan  sinergi antar perangkat daerah yang berorientasi pada hasil. Sinergi ini diperkuat dengan SOP (standard operation prosedur) yang simple, terintegrasi dan berbasis IT agar sinergitas tersebut berjalan dengan baik.

“Misalnya saja pelatihan ketrampilan pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga bersinergi dengan pelatihan di Dinas tenaga kerja, rehabilitasi jaringan irigasi di Dinas PU Pengairan linkage dengan peningkatan produktifitas tanaman pangan di Dinas Pertanian dan sebagainya. Dengan sinergi ini dapat menghailkan output yang terukur dan penggunaan dana lebih efisien,” beber Anas.

Secara khusus Anas juga menekankan kebijakan yang harus  menjadi landasan pada beberapa bidang pembangunan di 2018. Seperti di bidang pendidikan Anas menginstruksikan tidak ada lagi bangunan gedung sekolah yang rusak, tidak layak atau minim fasilitas dan tidak ada lagi anak putus sekolah. Anas juga meminta tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan di kota dan di pelosok desa.

“Kita juga harus memperkuat pendidikan karakter pada anak melalui peran guru dan partisipasi aktif orang tua dalam memupuk nilai-nilai budi pekerti, kesopanan, kesantunan, keteladanan menumbuhkan empatinya,” beber Anas.

Selanjutnya Anas juga menekankan beberapa kebijakan penting di bidang kesehatan salah satunya masalah pengentasan gizi buruk. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur Anas meminta agar memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang ada baik jalan, jembatan dan sarana irigasi. Sambil memastikan infrastruktur yang ada tersebut berfungsi dengan baik.

“Jika infrastruktur baik akan berimplikasi sangat positif stabilitas dan pengurangan disparitas wilayah,” cetusnya. (Humas)