Banyuwangi Raih Penghargaan Kinerja Kabupaten Terbaik Nasional

Banyuwangi - Prestasi di bidang pemerintahan kembali diraih Pemkab Banyuwangi. Kali ini, bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah (otoda), Banyuwangi mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten berkinerja terbaik dari Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugraha itu diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko pada peringatan hari otoda di Sidoarjo , Selasa (25/4).

Usai penyerahan penghargaan, Wabup Yusuf mengatakan pemkab merasa bersyukur atas apresasi dari pemerintahan pusat yang memang seiring dengan peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang terus dipacu.

"Kami bersyukur kerja keras segenap tim birokrasi Banyuwangi mendapatkan penilaian terbaik dari pusat. Penghargaan ini juga istimewa karena pertama kalinya bagi daerah. Ini akan menjadi penyemangat  bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pembangunan yang diharapkan masyarakat," kata Yusuf.

Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan penghargaan kepada daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Banyuwangi menjadi sepuluh besar daerah terbaik dari 416 kabupaten seluruh Indonesia.

Yusuf melanjutkan penghargaan ini diraih berdasarkan penilaian ditahun 2016 atas LPPD tahun 2015. LPPD merupakan laporan wajib hasil kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang mana LPPD ini merupakan instrumen bagi pusat untuk menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di semua wilayah baik provinsi, kabupaten ataupun kota. "Setiap tahun, hasil penilaian dari pusat sekaligus jadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan kinerja kami sendiri," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan penilaian ini dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa kementrian dan Lembaga pemerintah non kementrian. Seperti Kemendagri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biromasi Birokrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Hukum dan HAM, Bappenas, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.

Ada lebih dari seratus aspek penilaian dalam evaluasi  kinerja penyelenggaraan yang terbagi dalam urusan wajib dan pilihan. Beberapa aspek dalam urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga pekerjaan umum.

"Khusus di urusan pendidikan dan kesehatan, Alhamdulillah Banyuwangi mendapatkan nilai yang sangat baik, bahkan pada beberapa indikator capaiannya 100 persen," kata Yusuf.

Selain bidang urusan wajib, Banyuangi juga mendapatkan penilaian yang tinggi di urusan pilihan. Contohnya penilaian kinerja produksi perikanan banyuwangi mencapai 82,54 persen, sementara produktivitas pertanian 6,59 ton per hektar.

"Kunjungan wisatawan juga menjadi salah satu penilaian di urusan pariwisata. Kinerja di bidang ini juga diapresiasi karena jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Banyuwangi terus meningkat. Dari  ... pada 2010 menjadi 3,9 juta pada 2015," ungkap Yusuf. (*)