Banyuwangi Siapkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi dan DPRD setempat saat ini sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan terhadap lahan pertanian yang ada di Banyuwangi. Regulasi ini diharapkan bisa menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya memang berinisiatif mengajukan perda tersebut. Dibahas bersama DPRD Banyuwangi, perda tersebut diharapkan bisa terbit tak lama lagi.

”Bersama teman-teman DPRD kami sedang membahasnya. Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan ini akan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, dan untuk menghindari konversi lahan besar-besaran,” ujar Anas usai rapat paripurna di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (31/10). Paripurna tersebut beragendakan penyampaian nota penjelasan Bupati atas diajukannya 5 raperda, yang di antaranya Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Anas mengatakan, saat ini jumlah lahan pertanian di Banyuwangi semakin berkurang, tidak hanya untuk perumahan tapi juga untuk keperluan yang lain. Karena itu, lanjut Anas, pihaknya segera mengambil langkah perlindungan terhadap lahan pertanian yang ada.

“Tujuan kami adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan  dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Dari situ kemandirian dan ketahanan pangan akan terwujud. Kemakmuran dan kesejahteraan petani meningkat. Keseimbangan ekologis terjaga dan akan terwujud revitalisasi pertanian,” terang Anas.

Dengan dilindungi oleh Perda, imbuh Anas, nantinya  tidak akan ada lagi konversi lahan pertanian besar-besaran. Lahan pertanian ini, lanjut dia, akan tetap terlindungi dan bisa terus menguatkan tingkat produksi pangan. “Jadi  siapa pun bupati setelah saya, tidak bisa sembarangan mengizinkan pembangunan perumahan atau pun yang lainnya di lahan pertanian produkstif,” ujar  Anas.

Anas menyebut salah satu lahan yang pasti dilindungi. Yakni di area Bandara Blimbingsari,  Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. “Kami memproyeksikan di sekitar bandara tidak sekedar menjadi lahan pertanian saja, tapi juga sebagai  landscape untuk pariwisata,” jelasnya.

Selain membahas Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam rapat paripurna tersebut juga dibahas empat raperda lainnya. Yaitu Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi, Raperda Pencegahan & Penanggulangan Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS. Juga Raperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Desa, serta yang terakhir  tentang Perangkat Desa.

Terkait Perda Pencegahan & Penanggulangan Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS, Bupati Anas mengatakan, perlu diantisipasi akan penyebaran virus HIV/AIDS. “Dengan Perda baru ini, segala sesuatu aktivitas yang mengarah ke penyebaran virus ini mulai bisa kita cegah. Berbagai langkah telah diatur seperti monitoring, pengawasan, bahkan penanganan mereka lebih lanjut. Terutama anak-anak di bawah umur yang telah mengidap virus ini, akan kami perhatikan lebih,” pungkas Anas. (humas)