Belajar Pengelolaan Keuangan Terbaik, Kabupaten Dairi Datangi Banyuwangi

BANYUWANGI –  Sebagai kabupaten dengan inovasi pengelolaan keuangan yang direplikasi oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia, Banyuwangi langsung menjadi jujugan belajar pengelolaan keuangan daerah lain. Salah satunya, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara, Jum’at (28/10).

Keberhasilan Banyuwangi dalam tata kelola keuangan terbaik menarik Bupati Dairi untuk mengirimkan stafnya belajar ke Banyuwangi. “Kata bupati kami kalau ingin belajar pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia, belajarlah ke Banyuwangi. Itulah yang mendasari kami datang ke sini,” ungkap Sebatianus Tinambunan, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kabupaten Dairi.

Dengan mengajak seluruh jajaran birokratnya, rombongan Kabupaten Dairi dipimpin Sebatianus Tinambunan, diterima Staf Ahli Pemerintahan, Heru Santoso dan instansi terkait, di Lounge Pelayanan Publik. Dikatakan Sebatianus, begitu banyak prestasi yang telah diraih Banyuwangi, khususnya dalam pengelolaan keuangan, membuat kami ingin menimba ilmu untuk diterapkan di daerah kami.

“Masalah keuangan bagi kami sangat penting, kalau tidak semuanya paling tidak kami bisa mencontoh sedikit-sedikit dari Banyuwangi,” ujarnya.  

Kabupaten Dairi dijawalkan sehari penuh belajar pengelolaan keuangan di Banyuwangi. Sebelum masuk ke instansi terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda dan yang lainnya, para kepala SKPD ini diberi suguhan secara “tranparansi” ini, bagaimana keuangan pemerintah daerah di layar yang ada di Lounge Pelayanan Publik. Di sini mereka diperlihatkan dokumen perencanaan pemkab, hingga seberapa jauh proses penganggaran berjalan.

Terkait inovasi pengelolaan anggaran, Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas.

Selain itu, Banyuwangi menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa.

Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan  24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa.  Progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya bisa dicek melalui Google Map, sehingga tidak  ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan. (Humas)