Berbagai Elemen Siap Dukung Pengentasan Kemiskinan di Banyuwangi

Berbagai Elemen Siap Dukung Pengentasan Kemiskinan di Banyuwangi

BANYUWANGI -  Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanganan Kemiskinan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi, disupport berbagai elemen mulai instansi vertikal, kalangan swasta hingga sejumlah organisasi kemasyarakatan. Semua unsur ini siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Banyuwangi.

Salah satunya, Badan Amil  Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi yang berkomitment mendukung pemkab dalam mengentas warga miskin. Komitment itu disampaikan langsung Ketua BAZNAS Banyuwangi Samsudin Adlawi, kepada Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Slamet Kariyono, di Lounge Pelayanan Publik, Selasa (12/4).

Dikatakan Samsudin, sebagai lembaga amil zakat yang menggerakan masyarakat berzakat lalu membaginya kepada yang berhak, Baznas sangat mendukung program pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanganan Kemiskinan. “Ini sebuah program bagus bertugas merespons beragam permasalahan yang dialami warga miskin. Terutama dalam hal pelayanan dasar, seperti akses kesehatan dan pendidikan,”kata Samsudin.

Dalam mengatasi kemiskinan kata Samsudin, sudah menjadi kegiatan rutin Baznas. “Selama ini kami secara rutin tiap seminggu sekali memberikan bantuan sembako kepada sejumlah warga miskin. Termasuk memberikan bantuan kesehatan dan biaya pendidikan kepada warga yang diketahui tidak mampu berupa kebutuhan sekolah seperti baju, tas dan buku-buku. Ini sangat pas jika disinergikan dengan UPT. Mudah-mudahan dengan sinergi ini bisa terus menurunkan prosentase warga kurang mampu di Banyuwangi,” ujar Samsudin.

Pemkab Banyuwangi saat ini tengah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanganan Kemiskinan di masing-masing kantor kecamatan. UPT ini bertugas merespons beragam permasalahan yang dialami warga miskin. Terutama dalam hal pelayanan dasar, seperti akses kesehatan dan pendidikan.

Setiap UPT nantinya akan terkoneksi secara online dengan "Unit Gawat Darurat" (UGD) Penanganan Kemiskinan yang berada di Kantor Bupati. Dalam UGD nanti akan diiintegrasikan data mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rumah Sakit serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai sekretariat UGD. Semua data semua data kemiskinan, akan diintegrasikan dengan seluruh SKPD dan kecamatan. Targetnya satu bulan ke depan sistem dan datanya sudah bisa dioperasionalkan dan segera menunjang kinerja UGD. “Karenanya diminta semua yang terkait ikut terlibat langsung di dalamnya,”imbuh Sekkab Slamet Kariyono. (Humas)