Beri Tauladan, Para Pejabat Membayar Pajak

BANYUWANGI – Seorang pemimpin merupakan sosok tauladan yang mampu menginspirasi banyak orang.  Maka tidak berlebihan jika sejumlah pejabat dari  unsur Pemkab, instansi vertikal serta DPRD melakukan pembayaran pajak untuk memberikan tauladan bagi masyarakat wajib pajak (WP). Seperti yang dilakukan oleh Asisten Pembangunan  dan Kesra, Suhartoyo yang mewakili Bupati Banyuwangi, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri, dan Ketua DPRD, yang melakukan penyerahan SPT tahunan dan melunasi PBB secara langsung di loket  Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banyuwangi pada acara Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan 2011 dan Pelunasan PBB 2012, Rabu (14/3).

Disampaikan Asisten Pembangunan dan Kesra Suhartoyo saat membacakan sambutan Bupati, keteladanan pemimpin memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab masyarakat pasti mencontoh pemimpinnya. Termasuk dalam hal membayar pajak. “ Jika pemimpinnya taat pajak, pasti masyarakatnya juga demikian, ” tuturnya. Meskipun KPP Banyuwangi tidak secara langsung berkontribusi pada pendapatan daerah Banyuwangi, lanjut Suhartoyo, namun Pemkab senantiasa mendukung upaya KPP dalam mencapai target jumlah pajak. Karena hal tersebut juga sebagai salah satu tolok ukur tingkat ekonomi masyarakat Banyuwangi.

Sementara itu, Kepala KPP Banyuwangi, Dadang Swangsa, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pejabat yang telah bersedia menyerahkan SPT tahunan dan membayar PBB  pada acara ini. Ia berharap dengan kegiatan tersebut bisa meningkatkan kesadaran dan peran serta wajib pajak baik perorangan maupun berbadan hukum. Dengan begitu diharapkan target perolehan pajak KPP tahun ini sebesar Rp 331 miliar bisa tercapai.

Dadang mengungkapkan meski tidak secara langsung dikelola oleh Pemkab namun pajak yang diperoleh KPP Banyuwangi akan dikembalikan dengan cara bagi hasil. “ Maka semakin tinggi perolehan pajak KPP berarti bagi hasil yang didapatkan untuk Kabupaten Banyuwangi juga semakin banyak,” urainya. Pada kesempatan itu, Kepala KPP Banyuwangi juga mengingatkan pihak Pemkab agar segera menyelesaikan Perda tentang pengalihan PBB sampai Juni 2012 atau diundur pada 2014. Dengan Perda tersebut  nantinya pembayaran PBB dapat dikelola sepenuhnya oleh kabupaten.

Selain itu juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada Kades dan Camat  serta Instansi yang paling cepat melunasi pajak di tahun 2011. Mereka adalah Kades Purwoasri, Kades Kalipait, Kades Kendalrejo, Camat Tegaldlimo, Camat Purwoharjo serta Bank Jatim. (Humas Protokol)