BI Institute Gelar Workshop Ekonomi Nasional di Banyuwangi

<span 1.6em;"="">Banyuwangi – Bank Indonesia Intitute menggelar workshop Keterkaitan antara Kebijakan Makro: Financial Programming and Police di Banyuwangi. Wokshop nasional tersebut dikuti 50 akademisi dan praktisi perbankan yang digelar di Hotel Santika, Rabu (14/12).

BI Institute sengaja menggelar workshop di Banyuwangi karena saat ini Banyuwangi menjadi saah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kancah nasional. “Alasan kami mengadakan kegiatan di Banyuwangi karena saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di Jawa Timur saja, bahkan di Indonesia,” aku Deputi BI Institute M. Setyawan Santoso.

Menurut dia, Banyuwangi telah menunjukkan peningkatan ekonomi yang sangat signifikan. "Dalam beberapa tahun ini, ekonomi Banyuwangi ‎sangat signifikan. Sehingga kami memilih untuk menggelar workshop di sini," kata Setyawan. 

Alasan kedua, lanjut Setyawan, Pemkab Banyuwangi melalui Bupati Anas telah menjalin hubungan baik dan cukup intens dengan Bank Indonesia. “Pak Anas sering datang ke BI untuk berbagi ilmu, sekarang giliran kami yang datang ke Banyuwangi untuk berbagi ilmu pula,” tutur Setyawan.

Acara workshop itu sendiri digelar selama empat hari kedepan (17/12). Selain diikuti oleh pegawai BI dari berbagai daerah, juga diikuti perwakilan Pemerintahan Daerah dan Perguruan Tinggi se Jawa Timur.

"Dalam dua hari ada simulasi antar kebijakan. Jadi misal ada satu program mengenai kebijakan di satu sektor, nanti bagaimana keterkaitannya dengan sektor lain," ujar Setyawan. 

Dengan workshop ini, Setyawan berharap bisa menambah pengetahuan bagi para stakeholder di Banyuwangi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang membuka acara tersebut membicarakan masalah keterbukaan akses keuangan bagi masyarakat atau dikenal dengan inklusi keuangan (finance inklusion).

“BI harus bisa menjamin akses keuangan bagi rakyat. Finance inklusion ini harus bisa dinikmati oleh semua kalangan,” kata Anas.

Para pelaku usaha kecil dan menengah, menurut Anas, akan semakin mudah mengakses permodalan kepada perbankan, jika akses keuangan tersebut disederhanakan. “Jangan sampai para pengusaha besar, bahkan pengusaha asing, dapat dengan mudah mengakses keuangan diperbankan, tetapi justru rakyat kecil kesulitan untuk mengajukan peminjaman modal,” ungkapnya.

Dengan perkembangan saat ini, Anas menyoroti adanya migrasi investor-investor besar dari daerah asal ke daerah lain. “Saat ini, investor besar bisa saja menutup pabriknya di satu daerah dan pindah ke daerah lain hanya karena perbedaan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Jika sudah demikian, maka akan terjadi guncangan ekonomi di daerah tersebut,” papar Anas.

Namun berbeda ketika yang diperkuat basis modalnya adalah UKM dan pengusaha kecil. Maka, akan menunjang perekonomian daerah tersebut. “Ketika UMKM diperkuat maka ekonomi daerah tersebut akan tumbuh,” tegasnya.

Acara workshop itu sendiri digelar selama empat hari kedepan (17/12). Selain diikuti oleh pegawai BI dari berbagai daerah, juga diikuti perwakilan Pemerintahan Daerah dan Perguruan Tinggi se Jawa Timur. (Humas)