BNP2TKI Jatim Dirikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) di Banyuwangi, Madiun, Sidoarjo dan Malang

Untuk Tingkatkan Kualitas Layanan kepada TKI

BANYUWANGI – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan penyumbang devisa negara terbesar  kedua di Indonesia setelah minyak dan gas. Hal ini yang menjadi alasan utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk terus menjaga komitmen meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan TKI. Bentuk komitmen itu salah satunya ditunjukkan dengan mendirikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI).

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Utama BNP2TKI, Edi Sudibyo, dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di  Ijen Ballroom Hotel Santika Banyuwangi, Kamis (26/7). “Di Jatim sudah dibentuk P4TKI yang tersebar di beberapa daerah seperti Madiun, Sidoarjo, Malang dan Banyuwangi. Mengingat daerah-daerah tersebut adalah kantong-kantong TKI atau daerah penyumbang TKI terbanyak di Jatim. Keberadaan P4TKI ini  untuk mendekatkan pelayanan terhadap calon TKI dan TKI agar mereka terlayani dengan baik,”terang Edi.

Dari temuan BNP2TKI, masih banyak  calon TKI yang masih belum paham  proses perijinan untuk menjadi TKI. Sehingga mereka kebanyakan mencari jalan tengah menggunakan jasa calo. Inilah, lanjut Edi,  yang menyebabkan masih banyaknya TKI ilegal di Indonesia termasuk di Jatim. “Makanya kita mendekatkan pelayanan dengan membentuk P4TKI di daerah-daerah yang salah satunya di Banyuwangi. Apabila mereka terlayani dengan mudah, murah, cepat dan aman secara otomatis akan mengurangi jumlah TKI ilegal,” beber Edi. Bahkan, kehadiran P4TKI tak hanya sekedar untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan TKI, tetapi sekaligus  mendorong TKI agar memiliki skill yang bagus.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Slamet Kariyono, saat membuka acara tersebut  juga menyatakan dukungannya atas didirikannya P4TKI di Banyuwangi. “Kami senang, di Banyuwangi sudah ada P4TKI. Bahkan P4TKI Banyuwangi juga meng-cover layanan kepada calon TKI dari daerah asal seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang,” ujar Slamet. Slamet berharap keberadaan P4TKI yang lokasinya berada di sebelah Kantor Dinsosnakertrans Banyuwangi bisa dioptimalkan.

Ditambahkan Slamet, sebelumnya untuk membantu segala permasalahan TKI, Pemkab Banyuwangi telah membuat 30 kelompok di bawah pengawasan Non Government Organization (NGO) dan Community Based Organization (CBO). Kehadiran P4TKI akan mempermudah kerja 30 kelompok tersebut karena diharapkan keduanya dapat saling bersinergi.

Rakor yang diikuti para Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari kabupaten/kota se-Jatim ini juga menjadi ajang  sharing. Baik  sharing pemikiran, informasi, konsep, pengalaman untuk menentukan kebijakan maupun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan terhadap TKI baik penempatan maupun perlindungan.

Untuk diketahui,  Banyuwangi tercatat sebagai salah satu dari 25 Kabupaten pengirim TKI terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Dinsosnakertrans Banyuwangi, jumlah TKI Banyuwangi saat ini yang berangkat melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebanyak 3.400 orang. Mereka mayoritas berasal dari Kecamatan Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Srono dan Purwoharjo. Kebanyakan negara yang dituju adalah Taiwan dan Hongkong. Dua negara tersebut menjadi primadona para TKI, karena pemerintah setempat sangat care terhadap TKI. (Humas & Protokol)