BPK Rekomendasikan Banyuwangi Jadi Jujugan Belajar Bagi Kota Balikpapan

BANYUWANGI – DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jumat (5/8). Kunjungan tersebut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena Banyuwangi dinilai berhasil meraih  predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit keuangan pemerintah daerahnya.

Rombongan DPRD Kota Balikpapan yang berjumlah 13 orang tersebut ditemui Asisten Pembangunan dan Kesra, Wiyono dan tim keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( BPKAD) Kabupaten Banyuwangi  di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.

Pimpinan rombongan, Syukri Wahid mengatakan, selain untuk menjalin silaturrahim dengan Banyuwangi, tujuan DPRD Banyuwangi ini juga untuk menimba ilmu. “Kami direkomendasikan BPK untuk belajar ke Banyuwangi, setelah sebelumnya kami mendapat predikat WTP dengan catatan, selama 3 kali berturut-turut. Menurut BPK, sistem keuangan daerah Banyuwangi patut dicontoh. Itu sebabnya Banyuwangi berhasil meraih WTP Murni selama 4 kali berturut-turut,” kata Syukri yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Balikpapan.

Menurut Syukri, usai belajar dari Banyuwangi, Pemkot Balikpapan melalui BPKAD dan Inspektorat Kota Balikpapan akan memperbaiki sistem keuangannya. “Selama ini sistem keuangan di tempat kami belum terkoneksi antar SKPD. Secara bertahap nantinya akan kami koneksikan. Semoga tahun depan kami bisa mendapatkan WTP Murni  tanpa catatan,” ujar Syukri yang kemudian belajar langsung dari  BPKAD Banyuwangi terkait sistem keuangan Banyuwangi.

Rombongan DPRD Balikpapan ini terdiri atas 13 orang. Diantaranya hadir pula Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Tohari Azis.

Ketertarikan kabupaten lain untuk mempelajari sistem keuangan Banyuwangi memang didasari oleh berhasilnya Banyuwangi meraih predikat WTP empat kali berturut-turut, sejak 2012 hingga 2015.

Bupati Banyuwangi Azwar Anas beberapa waktu lalu mengatakan, pencapaian opini WTP Murni ini memang menjadi komitmen Banyuwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Satu hal yang terpenting, kata Anas, bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tapi juga berdampak ke masyarakat. Program-program yang menggunakan uang rakyat harus bisa mendorong peningkatan kesejahteraan. Jadi bukan hanya bikin program dan dibikin seperti rutinitas. “Seperti arahan Presiden Joko Widodo, money follow program, sehingga perlu prioritas. Bukan lagi money follow function yang cenderung terjebak pada program rutin yang berulang-ulang,” tandas Anas.

Perolehan WTP kali ini, imbuh Anas juga membuktikan peralihan laporan keuangan Banyuwangi yang telah menggunakan sistem akrual selama dua tahun tetap menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan serta tepat waktu. Banyuwangi sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual setahun lebih cepat dari ketentuan yaitu 2014. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya  untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014. Selain Kota Balikpapan, pada saat yang bersamaan, Kota Probolinggo juga berkunjung ke Banyuwangi khusus untuk belajar tentang bagaimana PNS menjadi event organizer (EO) sendiri dalam mengelola semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah daerah. (Humas)